Ini adalah tulisan pertama saya setelah vakum beberapa bulan. Selama beberapa bulan itu, bukannya tidak ada bahan untuk dituangkan dalam, tulisan, tetapi karena terlalu banyak, dan waktu saya terlalu sedikit, sehingga tidak satupun tulisan mampu saya selesaikan.
Kejadian hari ini, di sidang kedua Ahok pada kasus penistaan agama, mau tidak mau membuat saya tergelitik untuk membuat tulisan kecil ini. Saya ingin mengkritisi satu bagian dari tanggapan JPU (Jaksa Penuntut Umum) terhadap Eksepsi Ahok yang dibacakan pada sidang pertama minggu lalu.
Berikut saya kutip perkataan Jaksa Ali Mukartono tersebut, sebagaimana tertulis dalam kompas.com :
"Dalam kaitan ini, terdakwa telah menempatkan diri sebagai orang paling benar dengan mengharuskan kandidat kepala daerah supaya menggunakan metode yang sama dengan terdakwa yaitu dengan adu program," ujar Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Selasa (20/12/2016).
"Sebaliknya, yang gunakan metode lain disebut tidak sepaham dengan terdakwa, termasuk yang menggunakan surat Al-Maidah ayat 51, dianggap sebagai oknum elite yang pengecut," kata Jaksa.
Jaksa mengatakan, seharusnya koridor yang digunakan adalah peraturan Undang-undang yang berlaku. Jika kepala daerah lain tidak menggunakan metode yang sama dengan Ahok, maka tidak bisa dipermasalahkan. Selama metode yang digunakan tidak melanggar peraturan.
"Sikap terdakwa yang secara tidak langsung merasa paling benar. Seloah-olah tidak ada orang lain yang lebih baik dari terdakwa. Sehingga yang lain dianggap pengecut hanya karena menggunakan surat Al-Maidah ayat 51," ujar Jaksa.
Terus terang saya tergelitik dengan pernyataan JPU, bahwa Ahok mengharuskan kandidat kepala daerah lain supaya menggunakan metode ADU PROGRAM, dalam kampanyenya.
Saya kemudian berusaha mencari tahu, apa sih definisi kampanye menurut UU Pilkada? (UU no 8 tahun 2015) Ternyata definisi kampanye adalah :
“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”
(UU No 8 tahun 2015)
