Hari Ini 18 Tahun Lalu, Kisah Wapres Megawati di Kota Tual

Tanggal 12 April 2000, tak terasa telah lewat 18 tahun,  ketika Ibu Megawati Soekarnoputeri bersama Taufik Kiemas diminta Presiden Gus Dur, KH Abdurahman Wahid, untuk mengunjungi Kota Tual. Masyarakat Tual dan sekitarnya menyambut gembira kedatangan puteri proklamator itu dan rombongannya itu dalam suasana penuh keakraban dan kemeriahan yang sangat "mewah".

Menjadi bagian dari Team Advance kedatangan rombongan Ibu Mega-Taufiek Kiemas, saya berada dalam lingkar satu pengamanan (seputar paspamres) Ibu Megawati dan rombongan. Kalau sudah ada foto selfie, tentulah dokumentas ini mengambil foto selfie bersama bu Mega, ataupun Pak Taufiek. Tapi, bukan itu hal terpenting.

Hal terpenting adalah laporan Wapres Megawati ke presiden Gus Dur, bahwa Kota Tual sungguh berbeda situasi dengan Ibu Kota Provinsi Maluku Ambon. Ketika Ambon masih terasa suasana sisa peristiwa sosial yang merenggangkan relasi inter dan antar komunitas, sebaliknya di Kota Tual, yang berbahasa satu Kei, situasi persaudaraan, tegur-sapa lintas komunitas telah berlangsung penuh ketulusan di kota  yang disatukan bahasa filosofi Kei "Ain Ni Ain" (Satu dan Sesama). 

Tuntutan Masyarakat dan Tokoh, 12 April 2000: Provinsi Maluku Tenggara Raya

Dokpri/Wapres Megawati dan Taufiq Kiemas, di Tribun Kehormatan, Lapangan Lodar El Tual (12/4/2000

Masyarakat Maluku Tenggara yang beribu kota Tual sebagai Kabupaten, dan Maluku Utara, sebagai Ibu Kota Maluku Utara sebagai Ibu Kota Kabupaten Maluku Utara, telah banyak berbenah dan dimekarkan.

Jika Maluku Utara kemudian telah menjadi Provinsi Maluku Utara beribukotakan Ternate selama 15 tahun, maka tuntutan masyarakat  Maluku Tenggara hari ini, 18 tahun lalu kepada Ibu Wapres Megawati Sokarnoputeri Kiemas, tentulah layak mendapat dukungan "King Maker" Presiden Jokowi, the ruling party dan segala kewenangan lainnya.

Dalam catatan kami, presiden RI Joko 'Jokowi' Widodo telah mengelilingi hampir seluruh "untaian mutiara" Nusantara. Tapi, jika ditanya tersisa satu butir untaian mutiara Nusantara yang belum ditapaki presiden Jokowi, maka saya dengan mudah dan tegas menunjuk butir mutiara itu, baik dalam arti alegoris, hingga hurufiahnya',  adalah Mutiara dari Maluku Tenggara.

Karena "Mutiara alami dan terbagus, kata penggemar ataupun kolektor mutiara adanya di Maluku Tenggara, ya Tual, ya Laut Banda, pun Laut Arafura, di mana Blok Masela, semuanya di Maluku Tenggara, dipolemikkan dari off shore jadi on shore, dan dipelesetkan menjadi on the sky... (floating, 'ngambang'). 

Celah hukum seperti  human-trafficking, penguasaan secara melawan hukum, (baca: pencaplokan) hak Ulayat sejak Orde Baru, yang telah lama berganti hingga hari-hari ini, tetap ada. Dan ketika para menteri terkait disurati, tiada bergeming menyelesaikan permasalan hak-hak Ulayat yang dilindungi Perserikatan Bangsa2 dalam pengakuan Indigineous Rights, dan tertuang implisit-eksplisit jelas dalam konstitusi kita, tapi nyaris tanpa makna-faedah.

Tokoh Masyarakat Maluku Tenggara DR. Bruno Rumyaru berkomentar, "Supaya, Maluku Tenggara tidak lagi dipelesetkan "Maluku Sengsara" dengan semua asosiasi yang menyertainya, menjadi Propivinsi Maluku Tenggara Raya adalah jalan nyata dan tegas dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menunjukkan itikad Pemerintah Pusat terhadap ketertinggalan di Maluku Tenggara.

Wacana telah lama, timbul tenggelam dalam delapan belas tahun spanduk di lapangan Lodar El  Tual. Kiranya, tekad memekarkan Maluku Tenggara Raya sebagai provinsi, menjadi agenda "the King Maker" Megawati Soekarnoputeri, the ruling party PDI-P, dan terutama presiden Jokowi dan menteri terkait. Kami sekedar mencata dan mengingatkan kembali. Ini tidak ada langsung kaitan dengan kepemimpinan presiden Jokowi, tetapi mengingatkan sahaja, bahwa ada titik tapak terakhir mutiara Nusantara terindah itu ada di kota mutiara Tual, Maluku Tenggara (Raya).