[caption id="attachment_209986" align="alignleft" width="300" caption="GerakanDukungKPK (doc.pri)"][/caption]
Situasi genting yang ditimbulkan isu penangkapan terhadap Penyidik Polri yang ditugaskan di KPK, oleh rekannya sendiri, akan menjadi berita paling aneh di Tanah Air di akhir pekan. Menyadari keadaan tidak sehat ini, sejumlah tokoh secara spontan telah mendatangi KPK untuk memberikan dukungan.
Selain Usman Hamid dari Kontras, hadir pula Rektor Universitas Paramadina Jakarta Anies Baswedan dan sejumlah elemen masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Usman Hamid mengatakan, “Jika Presiden dan DPR tidak menyatakan dukungan dan perlindungan terhadap eksistensi KPK, Rakyat akan melakukan dukungannya terhadap institusi KPK”.
Pada saat yang sama, Anies Baswedan kepada media menyatakan keprihatinannnya yang dalam terhadap apa yang sedang dialami institusi KPK. “Saya di tempat Mafhud (Ketua MK) ketika berita penangkapan terhadap penyidik KPK. Sebagai rakyat, saya harus datang untuk menyatakan dukungan kepada KPK,” ujar Anis Baswedan di depan gedung KPK pada larut malam (Jumat, 5/10).
“Sekarang tidak ada istilah intervensi. Presiden harus menyatakan dukungan atau tidak terhadap KPK”, ujar Anis yang tidak mau berspekulasi lebih tentang alasan institusi KPK didatangi para petugas dari Polda dan Mabes Polri.
Tampaknya, bila Presiden sebagai pemimpin tertinggi Polri tidak memberikan sikap terhadap situasi KPK akhir-akhir ini, bukan tidak mungkin rakyat akan melakukan dukungan terbuka terhadap institusi KPK dengan cara rakyat.
Memang, ketegangan dalam internal Polri karena konflik interes yang muncul sebagai akibat kasus Simulator di mana Perwira Tinggi Polri Komjen Joko Susilo diperiksa 8 jam, serta Perwira Polri yang memilih tetap bertahan di KPK, telah menjadi spekulasi di masyarakat mengapa ketegangan itu berlajut.
Sementara, aktifnya KPK memeriksa beberapa Kasus wahid seperti Hambalang di mana, sejumlah anggota DPR terlibat dan upaya-upaya DPR merevisi UU KPK menjadi sebab ‘pembiaran’ pelemahan terhadap institusi KPK. Situasi yang dialami institusi KPK lambat laun makin mengundang pembelaan terbuka masyarakat.
Sejumlah elemen masyarakat di DKI Jakarta malam ini menyebut, “Semut akan segera bergerak menduduki gedung KPK untuk melakukan pembelaan terbuka terhadap institusi tersebut,” demikian ungkap aktivis “Save KPK”.
Dini hari Sabtu (6/10), gedung KPK memang disemuti para aktivis dari pelbagai elemen masyarakat. Semut adalah sebutan terakhir yang dipopulerkan gubernur DKI terpilih, Joko Widodo.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan pernyataan resmi, meski Bambang Widjoyanto, wakil Ketua KPK dikabarkan segera memberikan konperensi Pers.