2). Tutup pasar offline dan buat mereka untuk berjualan dan berbelanja secara online. Pasar adalah gula dan konsumen adalah semut. Dimana ada gula disitu ada semut. Agar semut tidak berkumpul, maka gula tetap dapat diperoleh semut-semut dengan mengantarkan ke sarangnya. Pemasaran online persis seperti menghantarkan gula ke sarang semut. Dengan demikian, maka ekonomi kerakyatan dan perusahaan tetap bisa bergerak.
Produksi dan konsumi masyarakat tetap hidup bahkan bisa jadi lebih baik dari sebelumnya disebabkan semakin terasah nya orang untuk berjualan secara online tanpa menurunkan kualitas barang dan pelayanannya. Begitupula dengan layanan makanan dan Sembako via online, ia akan hidup lebih dahsyat dari sebelumnya.
3) Pastikan ketersediaan APD dan suplemen kesehatan dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau, mudah didapatkan. Jika perlu masker dibagikan secara gratis oleh Pemerintah sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mengenakannya ketika harus keluar rumah.
4) Buka seluas-luasnya sambungan internet khususnya pada masa Pandemic ini. Tetapkan tarif data internet yang lebih murah dari keadaan normal. Dengan demikian masyarakat akan senang berselancar via internet untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan daripada harus bersusah-susah mendapatkannya via offline yang memancing terjadinya kerumunan massa. Kebijakan ini akan melahirkan manusia yang terbuka terhadap berita-berita dunia khususnya dalam masalah wabah. Kebijakan ini juga sebagai sarana bagi anak-anak yang masih dalam usia sekolah untuk tetap mendapatkan pelajaran melalui media belajar online.
5) Hidupkan pembayaran via online Dan Cashless (Tanpa uang kertas/logam). Bank Sentral dapat menetapkan sistem pembayaran yang efisien dengan mewajibkan Bank-Bank devisa dan Bank Plat merah untuk menerapkan sistem pembayaran jenis ini secara masif. Karena uang cash hanya diperlukan ketika masyarakat berinteraksi langsung dengan sesama, dan interaksi secara langsung adalah salah satu sumber penularan virus ini.
6) Sektor-sektor yang substansinya adalah pertemuan dan jasa pelayanan secara langsung seperti Pariwisata, diarahkan untuk masuk ke bisnis online. Jika ada sektor yang tidak bisa berjalan dengan sistem online, ia akan menganggur. Disinilah peran pemerintah untuk dapat memberikan media bagi mereka untuk banting setir sementara waktu guna menanggulangi kebutuhan pelakunya secara personal, bukan secara unit usaha. Dan keadaan ini tidak akan berlangsung lama, hanya sekitar 2 atau 3 bulan. Setelah itu, sektor-sektor tadi dapat berusaha secara normal kembali.
7) Kegiatan ritual di rumah-rumah ibadah yang menimbulkan kerumunan massa yang telah digaungkan pelarangannya, benar-benar dilaksanakan penegakannya. Jika ada yang melanggar, kenakan sangsi pidana. Namun Jangan meruncingkan kecemburuan dengan membiarkan pelanggaran PSBB -selain kegiatan spiritual- tetap terlaksana. Para pelanggar juga harus dikenakan sangsi yang sama. Untuk itu peran Pemerintah bersama tokoh dan pemuka agama sangat penting dijalin agar se-iya sekata dalam pelaksanaan PSBB.
8) Sektor real dan Manufaktur tetap dapat beroperasi sebagai penyuplai barang yang diperjualbelikan secara online untuk kebutuhan domestik. Sedangkan kebutuhan eksport-import tetap dapat berjalan karena tidak membutuhkan kerumunan pekerjanya.Â
Adapun sektor padat karya yang membutuhkan peran pekerja secara langsung, dapat disiasati dengan Protap physical distancing ketika melakukan pekerjaannya. Seperti industri rokok dan kerajinan tangan yang membutuhkan banyak tenaga kerja namun tetap dapat dilaksanakan dengan menjaga jarak.
9) Pendidikan Massa. Adakan sebuah siaran melalui media televisi penyuluhan oleh Pemerintah tentang bahaya Covid19 dan sikap yang harus diambil minimal setiap 1 kali dalam 1 Minggu. Acara ini Wajib ditonton oleh rakyat. Jika masih ada orang yang keluar rumah dengan alasan tidak kuat, itu berarti ia tidak menonton atau tidak memahami/meremehkan siaran Pers Pemerintah, harus dikenakan sangsi sebagaimana yang diatur. Dulu ketika keadaan tanpa wabah, para murid sekolah dan guru dapat diwajibkan oleh Pemerintah untuk menonton film G30SPKI, Setiap tahun. Penyuluhan inipun dapat diwajibkan kepada seluruh rakyat yang dalam keadaan tercekam oleh wabah.
10) Tegakkan aturan bagi pelanggar PSBB. Terbitkan aturan hukum yang memberi sangsi Pidana kurungan penjara bagi yang melanggarnya. Apabila ada pelanggaran, laksanakan sangsinya. Bukan hanya santer ketika diumumkan namun melempem pada penerapannya. Bukan hanya berlaku bagi rakyat, tetapi para pejabat pemerintah serta anggota TNI dan Polri yang melanggar harus dikenakan sangsi yang lebih berat, karena merekalah penegaknya. Ini akan menjadi pelajaran penting bagi rakyat sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menegakkannya.
