Indonesia saat ini darurat ekologi yang di akibatkan oleh segelintir orang berduit dan oknum pejabat kerah putih yang cenderung pragmatis dan "asal saya kenyang". Celakanya, pemerintahpun masih terlihat gagap dalam mengakselerasi pembangunan untuk menggenjot laju ekonomi.
Tragedi bencana asap gigantik yang terjadi di Indonesia belum lama ini menimbulkan sebuah tanda tanya besar, benarkah pembakaran lahan dan menjadikannya sebuah tanaman perkebunan komoditas tertentu adalah sebuah solusi tepat dan sustanaible dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar?
Ibarat mencuci pakaian dengan air seni, terlihat bersih dari kotoran, tapi menimbulkan bau yang tidak sedap. Perlu paradigma baru dalam menyikapi permasalahan akut akan bencana asap  tersebut  sekaligus memberikan solusi alternatif menggerakan roda ekonomi.
Dalam meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian, setiap negara memiliki strategi dan caranya masing-masing menentukan mamfaat potensi sumber daya alam dan haluannya agar lebih efektif dan berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakatnya.
Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya bangsa kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam hal pengelolaan sumberdaya alam ( SDA ) yang sangat mempengaruhi keberlansungan ekologi tanpa mengabaikan tata kelola yang baik. Menghindari kerusakan lingkungan seperti polusi pabrik, limbah, deferostasi, dan lain sebagainya.
Pada akhirnya jika hal tersebut tidak dapat di kontrol, akan menjerumuskan generasi masa depan menjadi apatis terhadap ekologi dan tidak meninggalkan jejak warisan sumber daya, yang seharusnya juga di nikmati dan menjadi hak mereka.
Saat ini, rencana pembangunan sebaiknya perlu di kaji ulang kembali dan menemukan model baru. Sebagai contoh, kita melihat pemamfaatan izin konsesi yang sering bermasalah dengan masyarakat dan merusak tatanan ekologi.
Kita memang tidak menutup mata, pemamfaatan SDA dan lahan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan membuka berbagai infrastruktur yang memudahkan akses masyarakat, namun jika ada cara yang lebih aman, di samping tentu saja bernilai ekonomi, tentu saja bukan alasan untuk tidak menerapkannya.
Bagi daerah-daerah yang telah terlanjur melaksanakan izin konsesi, bukan berarti di lakukan penutupan sepihak, karena ini akan menimbulkan gejolak dan permasalahan hukum, akan lebih tepat jika izin tidak di perpanjang lagi sehingga gesekan kepentingan antar pihak di kemudian hari tidak terjadi.
Bioregionalisme: Solusi pembangunan "ramah" bagi bangsa kita ?
Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, bioregionalisme telah lama di kemukakan pada tahun 1992 pada Konfrensi Tingkat Tinggi ( KTT) Rio De Jenairo, Brasil. Kesimpulannya, praktik pembangunan harus lebih cerdas dan manusiawi.
