Awal bulan oktober ini tanpa kita sadari pada bulan september 2019 yang lalu, kita melewati dua peringatan hari penting yaitu peringatan hari tani nasional ( 24 september ) dan pariwisata ( 27 september ) yang di gadang-gadang menjadi skala prioritas pemerintah meningkatkan produk domestik bruto ( PDB).
Celakanya, dua peringatan tersebut tenggalam oleh hiruk pikuk pemberitaan, salah satunya peristiwa demontrasi berjilid-jilid. Kita juga di bombardir dengan berita hoaks dan serangan para Buzzer yang luar biasa menghina kecerdasan dan akal sehat.
Seakan kita melupakan, bahwa setiap hari kebutuhan tubuh kita memerlukan makan dan minum. Dan ketika kita penat dengan pekerjaan dan usaha, berwisata menjadi solusi mengisi semangat hidup agar siap bersiap kembali menjadi lebih segar dan produktif.
Untuk itu, saya akan menuliskan 2 tulisan terkait petani, desa dan wisata bagi kita semua. Smoga memberikan gagasan dan segera proaktif membangun pertanian dan desa. Salam Produktif!
Desa memang memiliki tantangan tersendiri dalam mengembangkanya menjadi lebih produktif. Itu lebih banyak di sebabkan karena kecenderungan daerah di desa masih minim infrastruktur yang memadai.
Mulai dari akses jalan, penerangan, jaringan teknologi dan informasi, dan sumber daya manusia (SDM) yang kebanyakan masih belum melek akan perkembangan zaman terkait inovasi teknologi dengan berbagai platform yang kini mewabah bagai jamur di musim hujan.
Padahal, desa menyimpan banyak potensi agar lebih berdaya dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga hidup lebih baik dan sejahtera. Potensi itu salah satunya menjadikan desa produktif dengan akselerasi pengembangan desa wisata.
Pengembangan desa wisata semakin menarik karena undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan mandat bagi perangkat desa mendukung warganya turut berpartisipasi membangun desa.
Belum lagi terkait dana desa yang kini menjadi stimulus kepala desa dalam menentukan kebutuhan dan kepentingan mana yang lebih tepat bagi masyarakatnya. Lebih dari Rp 1 miliar anggaran di kucurkan pemerintah untuk kepentingan desa.
Dahulu ini sangat tidak mungkin terjadi, karena dana perencanaan pembangunan otoritasnya berada pada pemerintahan propinsi.
