Elektabilitas Megawati dan Jokowi, Annihilatif atau Sinergis?

Jiwa besar Megawati Soekarnoputri yang memberikan mandat kepaka Joko Widodo alias Jokowi menjadi calon Presiden dari PDIP yang dibesarkannya dengan susah payah, pantas mendapat acungan jempol sebagai negarawati sejati. Segenap penggemar, penyuka, atau pendukung Jokowi bergembira ria, dan mempermulus keinginan pada Jokower (Jokowi Lovers) untuk mendudukkan Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2014-2019. Namun hal itu tidak serta merta melijitkan kemenangan PDIP dalam Pileg.

Sekalipun ada suara-suara sumbang terkait pen-capres-an Jokowi, itu hal biasa. Apalagi di PDIP, perbedaan pendapat itu sangat biasa, dan demokratis. Hal itu pula yang hendak “diajarkan” PDIP kepada segenap komponen bangsa, bahwa pro-kontra serta perbedaan pendapat bukanlah masalah, tetapi bagian dari proses demokrasi yang dinamis. Sama halnya dengan perbedaan persepsi atas perjanjian dengan Partai Gerindra Tahun 2009 yang disebut “perjanjian Batutulis, yang menjadi jargon penyerangan partai besutan Prabowo Subianto itu terhadap PDIP, bisa dianggap angin lalu saja. Justru gembar-gembor Perjanjian Batutulis oleh Gerindra seolah menunjukkan kedangkalan pemahaman terhadap agium, bahwa dalam politik tidak ada kawan sejati dan yang ada adalah kepentingan sejati.

Mekarnya fenomena Jokowi sang tukang blusukan, yang tampil di ibu kota, yang juga etalase negara, mau tidak mau menggeser persepsi publik secara nasional terhadap “legal standing” seorang pemimpin bangsa. Legitimasi, gaya, dan kelayakan seseorang menjadi pemimpin bangsa dimata publik saat ini, suka atau tidak, telah di-barometer-i Jokowi. Dengan sendirinya, seluruh kandidat pemimpin saat ini diukur, dan dicoba disejajarkan dengan Jokowi. Akibatnya, gaya dan kelayakan para kandidat pemimpin bangsa seperti Prabowo, Aburizal, Wiranto, Yusril, atau bahkan Megawati sendiri, yang merupakan warisan masa lalu yang sarat paternalisme, “orang kaya:, “serem”, berwibawa, tumbuh di organisasi militer, atau di dalam keluarga “bangsawan”, dan lain sebagainya, semuanya seolah-olah kehilangan aktualitas.

Serangan kandidat pemimpin-pemimpin “warisan masa lalu” terhadap Jokowi atau pen-capres-annya bakal kandas, atau malah menyumbang nilai bagi elektabilitas Jokowi apabila PDIP merespon dengan lapang dada, atau dengan konter yang “manis”.

Dalam konteks Megawati sebagai pemimpin “warisan masa lalu” dapat memperlemah atau meng-annihilasi elektabilitas PDIP. Lebih-lebih karena kader PDIP sebelumnya cukup banyak yang terlibat korupsi dan sedang ditahan KPK. Meskipun PDIP kini dimasuki juga Teten Masduki dan para eks penggiat antikorupsi lainnya, PDIP belum terbebas dari stigma partai yang banyak kadernya korup, karena sangat jarang menyatakan diri sebagai partai anti korupsi

Untunglah, Megawati telah berhasil menggeser persepsi publik melalui pen-capres-an Jokowi bulan Maret lalu. Hal itu bukan saja melegakan bagi kader PDIP, tetapi juga bagi pendukung Jokowi serta kebanyakan rakyat yang telah lama merindukan pemimpin yang betul-betul merakyat dan berdedikasi penuh. Hal itu tampaknya dapat memgimbangi dosa PDIP atas kerakusan sejumlah kadernya yang korup di masa lalu. Itu baru dapat membayar “nilai negatif” Megawati” atas ketidaktegasannya terhadap kader korup. Dalam posisi ini, elektabilitas Jokowi masih jalan sendiri. Tegasnya, interseksi elektabilitas Jokowi dan Megawati dalam mendorong perolehan suara dalam Pelig 9 April 2014 belum sinergis. Belum mendongkrak perolehan suara.

Pencapresan Jokowi itu unik dalam persaingan antar partai, dan saat ini keunikan itu monopoli PDIP. Sang ketua PDIP legowo tidak men-capres-kan diri padahal itu wewenangnya, peluang sangat terbuka, serta masih memiliki elektabilitas besar. Di sisi lain, pesona dan efek Jokowi cukup besar pula, yang bermuara pada elektabilitas tinggi. Elektabilitas keduanya harus disinergikan untuk memenagi Pileg. Megawati perlu tampil pada “last minute” jelang Pileg, menggelar konferensi pers dengan penyataan tegas dan perintah harian, bahwa ke depan, setiap kader yang terlibat korupsi akan dipecat dan “no way back to PDIP”. Tentu saja bukan hanya jadi jargon jualan jelang pemilu, tetapi menjadi program partai yang dilaksanakan dengan konsisten di kemudian hari baik di pusat maupun di daerah.

Jika itu terjadi, diyakini elektabilitas PDIP hasil sinergi akan naik signifikan. Saya dan sejumlah rakyat Indonesia akan bangga mencoblos PDIP, dan siap menjadi kadernya pula untuk mendukung pen-capres-an Jokowi dan mewujudkan Indonesia Hebat.

Bandung, 6 April 2014

Bernard Simamora