Agar publik tahu, bahwa dalam pesta yang dimaksud di atas (khususnya masyarakat Kepulauan Nias), menu yang disajikan tidak akan lengkap tanpa mengorbankan Si'ofa ahe (Daging B2). Dan setiap petinggi daerah yang hadir atau yang dituakan akan mendapat penghargaan dalam bentuk simbi (kepala atau rahang B2). Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah B2 yang akan dikorbankan.
Di sekitaran desa tempat tinggal saya, ada yang mengorbankan sampai 80 puluhan ekor babi hanya untuk pesta peresmian kepada desa baru. Jika ditaksasi secara normal 80 ekor babi dikali harga 2,5 juta/ekor, maka dana yang harus dikeluarkan oleh sang pemilik pesta berkisar  200 juta belum ditambah yang lain-lain seperti biaya keyboard, beras dan 'minuman ringan' yang disuguhkan kepada tamu yang hadir.
Memang, kita tidak serta merta mengatakan ini sebagai biaya murni yang digelontorkan Kepada Desa terpilih, karena sistem kekerabatan di Kepulauan Nias mengenal apa yang disebut dengan Faezono, talifuso ba dambai (keluarga dekat) yang turut bahu membahu mendukung pesta peresmian ini.
Tetapi sebagian besarnya adalah hutang yang dipinjamkan dari tetangga, kenalan dan teman sekampung. Contoh sederhana saja, di daerah saya di Nias Selatan, ada sekitar 400 an kepala desa. Jika semua melakukan pola yang sama, maka hitung sendiri dana yang akan keluar (Sekitar 8 Milyar), jumlahnya hampir 6% dari APBD Kabupaten Nias Selatan yang berkisar 1,5 Triliun  per tahun. Wow...
Mirisnya adalah bahwa peresmian ini selalu saja diikuti oleh embel-embel hastag berbau politik praktis dengan tujuan corona (latin: mahkota/kekuasaan). Untungnya, belum setengah dari jumlah Kades terpilih yang melakukan hal yang sama, Wabah Covid-19 datang melanda.
Peraturan PSSB mengenai physical distancing atau social distancing sudah mulai diberlakukan. Kerumunan dilarang dan pesta-pesta diminta untuk dilaksanakan sesudah ada pemberitahuan resmi dari pemerintah untuk beraktivitas seperti biasa.
Hal ini juga didukung oleh keputusan KPU RI yang melonggarkan jadwal pilkada serentak tahun 2020 di seluruh Indonesia. Sehingga nuansa politisasi dalam setiap perayaan peresmian kades menjadi terhenti total dan fokus untuk menghadapi musuh bersama tanpa mengenal aliran politik yakni Covid-19. Hehehe... terimakasih Corona.
Sisi lain yang membuat kita harus berterimakasih kepada Covid-19 adalah bahwa Kepala Desa terpilih terhindar dari hutang karena biaya peresmian yang tidak tangung-tanggung. Kalau semua biaya yang akan dikeluarkan dari kantong Kepala Desa sendiri, bolehlah kita mengatakan wajar, toh itukan hartanya sendiri dari usahanya sendiri.
Tetapi jika ada Kepala Desa yang berharap bahwa biaya yang akan dikeluarkan akan tergantikan dengan cara "mengelolah-mengolah" DD yang akan diterima desa setiap tahunnya, maka tanpa lockdown, masyarakat kita sudah diambang chaos.
Hm... para Kades terpilih, sudah dengar gak isu bahwa pemerintah akan menghold sementara pencairan DD karena kedatangan tidak sengaja musuh bersama ini? Jika benar itu terjadi, silahkan kembang-kempis nafasnya yah hehehe..
Covid-19 datang pada waktu yang tepat, walau kami sangat tidak menginginkannya. Semoga kehadiranmu menjadi refleksi akan nilai kepemimpinan yang kami raih dalam intensi pembangunan daerah kami yang tercinta.
