Sudah Tepatkah Tuntutan KPK?

Yusril menjelaskan lagi, "Inti perkara ini adalah tentang apakah ada atau tidak misrep? Karena fakta misrep itu tidak pernah terbukti maka tuntutan Jaksa yang menyebutkan bahwa Syafruddin Temenggung  melakukan perbuatan melawan hukum bersama sama  harus dinyatakan tidak terbukti," tegasnya.

Tempus deliscti yang tidak jelas

Timeframetindakan pidana atau tempus delisctijuga tidak lepas jadi sorotan. "Dalam tuntutan sama sekali tidak ditemukan kapan peristiwa korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa itu dilakukan. Padahal ini sangat penting untuk membuktikan telah terjadi tindakan pidana korupsi," tegas Yusril. 

Seperti yang dipaparkan dalam laman NPS Law Offive ujuan perumusan tempus deliscti berguna untuk mengetahui 2 hal. 

Pertama, menentukan berlakunya hukum pidana [...] yakni "tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya".

Dalam hal apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang berkaitan pada waktu itu sudah dilarang dan dipidana. Jika undang-undang dirubah sesudah perbuatan itu tejadi, maka dipakailah aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Kedua, menentukan saat berlakunya verjarings termijn (daluwarsa) sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan.

 Bagi Yusril, dalam tuntutan ini, JPU hanya mengulang-ulang apa yang telah disampaikan dalam surat dakwaan sebelumnya. Seluruh dokumen, saksi, dan saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa turunnya nilai aset karena dijual pada tahun 2007---tiga tahun setelah terdakwa SAT menyelesaikan tugasnya sebagai Ketua BPPN tahun 2004. 

"Itu artinya, SAT sudah menyelesaikan tugasnya sebagai Ketua BPPN dengan baik dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada pada Menteri Keuangan pada tahun 2004, maka hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada SAT," ujar Yusril lagi.

Ya, Yusril Ihza Mahendra memang mengatakan ia tidak terkejut dengan tuntutan JPU yang dibacakan 3 September lalu. Akan tetapi, bagi saya, jika diibaratkan sebuah film, pembuktian saksi-saksi di hadapan hakim selama 3 bulan ini tampaknya tidak berpengaruh banyak. Persidangan BLBI seperti kisah film plot sudah bisa ditebak. KPK yakin SAT tetap bersalah walau dalam persidangan terkuak bukti-bukti yang menampakkan hal-hal lain yang meragukan dan membuka berbagai kemungkinan lain. 

Fakta-fakta dalam persidangan setidaknya memperlihatkan inkonsistensi dalam tubuh BPPN itu sendiri. Motif SAT dalam melakukan tindakan pidana juga tidak kunjung ditemukan. Ada kickback-kah? Kapan, di mana, berapa besarnya? Sejujurnya, ketidakmampuan sidang mengungkap semua hal ini membuat saya bertanya: sudah tepatkah tuntutan KPK?  

- Penulis adalah pengamat media