Pemilu tahun 2024 telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024 lalu. Masyarakat secara serentak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu kali ini. Bisa dibilang pemilu tahun ini merupakan pemilu yang sangat hidup, dimana masyarakat sangat antusias dalam menyambutnya. Mereka banyak menggunakan cara dalam kampanye capres dan cawapres yang mereka dukung. Banyak sekali trend-trend yang muncul seiring mendekati hari pemilu. Dalam pemilu 2024 kali ini, netralisasi presiden menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat.
Netralisasi presiden sendiri sangat diperlukan dalam hal ini, dikarenakan netralitas presiden sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pemilu. Apa itu netralisasi presiden? Netralisasi presiden merupakan suatu tindakan atau proses untuk menjaga presiden tetap netral dalam situasi tertentu. Dalam konteks pemilu, netralitas presiden digunakan untuk memastikan jika kepala negara atau staff pemerintah tidak memihak kandidat tertentu. Presiden sebagai pemimpin negara mempunyai pengaruh yang begitu besar dan kuat terhadap opini publik. Jika seorang presiden terlibat dalam kampanye atau menguntungkan pihak capres dan cawapres tertentu, hal ini dapat merusak proses demokratis yang sehat dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemilihan umum bahkan dapat mengurangi rasa respect terhadap presiden.
Netralitas presiden sangat diperlukan untuk memastikan seluruh kandidat capres dan cawapres bersaing dalam kondisi yang sehat, jujur, dan adil. Jika nantinya presiden menggunakan wewenangnya untuk mendukung salah satu kandidat maka hal itu dapat membuat keunggulan bagi salah satu kandidat dan merugikan kandidat lain. Menanggapi hal tersebut kita dapat melihat netralitas presiden Jokowi dalam pemilu di tahun 2024 ini.
Pada wawancara yang dilakukan oleh pihak CNN Indonesia tanggal 1 November 2023 di IKN, Kalimantan Timur Jokowi menegaskan bahwa seluruh elemen pemerintah harus netral dalam pemilu 2024 “Bahwa Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral”.
Kemudian pada wawancara yang dilakukan oleh CNN Indonesia pada tanggal 24 Januari 2024 di Jakarta Jokowi memberi statement berbeda yakni “POLRI semua harus netral. Hak demokrasi. Hak politik setiap orang-setiap menteri sama saja yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, Presiden itu boleh loh memihak tapi yang paling penting pada saat kampanye tidak memakai fasilitas negara, kita ini kan pejabat public sekaligus pejabat publik”.
Pada Sidang Komite HAM PBB, Anggota komite HAM PBB dari Senegal Barce Waly Ndiaye juga mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi dalam pemilu 2024. “Kampanye ini diadakan setelah keputusan pengadilan pada menit-menit terakhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan putra presiden untuk ikut serta dalam pencalonan” ujar Barce. Perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri tak menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Barce dan malah menjawab pertanyaan lain.
Tak hanya itu Prof Karim dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia juga ikut mengkritisi terkait netralisasi presiden Jokowi dalam pemilu 2024 kali ini. Prof Karim menyampaikan keprihatinan atas dampak ketidaknetralan Jokowi terhadap integritas pemilu 2024 karena melanggar prinsip keadilan dan imparsialitas. Prof Karim mengkhawatirkan persoalan etika seputar tindakan Jokowi dan implikasinya terhadap legitimasi pemilu, karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan di kalangan masyarakat. Prof Karim menegaskan tindakan Jokowi lebih dari sekedar isyarat dan dianggap sebagai dukungan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap netralitasnya dan proses demokrasi.
Dari pernyataan-pernyataan di atas mewujudkan netralitas presiden itu memang penting namun dalam kenyataannya seringkali terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang presiden untuk bersikap netral antara lain:
Kepentingan Politik
Ketika Pemilu berlangsung sangat memungkinkan bagi presiden untuk mendukung kandidat yang sejalan dengan agenda partai dan politiknya.
Tekanan dari Partai
