Sebelum memulai tulisan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke-78.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang menjadi komponen pertahanan nasional, telah lama terlibat dalam menjaga keamanan dan melebur dalam kehidupan sipil di Indonesia.Sering kali kita melihat TNI menyemut di berbagai acara, di pawai karnaval, laga sepak bola, bahkan konser musik mereka jaga ketat. Tentara ada dimana-mana.
Kita melihat Amerika Serikat (AS) dan Eropa, yang dilabeli sebagai negara demokrasi maju, praktik seperti ini acap kali dipertanyakan. Sebab, sejatinya urusan pertahanan dan keamanan negara harus dipisahkan satu sama lain.
Sedangkan bagi masyarakat di Indonesia, fenomena ini seakan menjadi hal yang lumrah. Urusan pertahanan dan keamanan kerap dianggap sama sehingga terkesan tidak memiliki batasan yang jelas.
Sejatinya, Indonesia pun sebenarnya telah berupaya memisahkan fungsi keamanan dan pertahanan melalui Tap MPR VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Fungsi pertahanan nasional diemban oleh TNI sedangkan fungsi keamanan menjadi tanggung jawab Polri.
Apabila jika keterlibatan militer di ranah sipil ini terus terjadi, yang ditakutkan nantinya akan menimbulkan gesekan dan persoalan di tataran implementasi. Ini juga akan mengganggu profesionalisme TNI sendiri dan, lebih jauh lagi, kehidupan demokrasi dan prinsip supremasi sipil di Indonesia. Â
TNI ada pada arus Mudik sampai dengan Konser Dangdut
Terdapat posko-posko penjagaan militer pada periode arus mudik setiap tahunnya bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Posko-posko yang dibangun ini didirikan pada sejumlah titik yang mereka anggap "rawan".
Sementara pada konser-konser musik dari pop hingga dangdut, biasanya selalu ada anggota TNI berseragam lengkap yang turut menjaga keamanan konser tersebut.
Bagi negara-negara Barat, yang menganut teori hubungan militer-sipil demokratis, praktik seperti itu sebenarnya tak wajar. Sebab, mereka dengan mutlak memisahkan peran militer dari kehidupan sipil. Penelitian menunjukkan bahwa penekanan pembatasan peran militer dalam kehidupan sipil sangat diperlukan bagi negara demokrasi yang "dewasa".
