Dana Hibah Sebagai Wujud Demokratisasi Negara

Pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, membenarkan adanya anggaran belanja daerah berupa dana hibah di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Total dana hibah yang mencapai angka Rp 1,7 trilun ini akan disalurkan kepada 104 lembaga berupa organisasi masyarakat yang bergerak di berbagai bidang. Salah satunya, ialah Komando Resimen Mahasiswa Jakarta Raya yang menerima dana hibah sebesar Rp 1 miliar.

Terkait dana hibah dengan nominal yang tidak sedikit itu, Ali Zaidan, salah satu akademisi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta pun angkat bicara saat ditemui di ruangannya pada Senin, (27/11). Menurutnya, ditilik dari sudut pandang hukum, dana hibah itu sendiri merupakan suatu usaha pemberdayaan masyarakat, yakni bentuk nyata dari demokratisasi negara melalui pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat didalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan nasional.

Hal tersebut, menurutnya dapat dicapai dengan cara memperkuat kekuatan kekuatan diluar struktur pemerintahan. "Kan kalo dulu kan, entitas negara itu kan tidak ditandingi siapapun. Dulu. Semenjak reformasi kan nggak, negara harus berbagi. Sehingga jabatan-jabatan publik selalu diisi oleh orang orang non karir. Supaya ada demokratisasi dalam pengambilan keputusan.", jelas Ali,pada Senin (27/11). Selain itu, Ali menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti pelayanan publik dan perlindungan hak warga negara juga merupakan kepentingan pemerintah daerah. "...sehingga mereka bebas untuk berusaha, bebas dari ketakutan, gerak untuk menyuarakan apapun, sifatnya positif untuk pembangunan DKI, Harus.", Tutur Ali kemudian.

Dengan penganggaran pemerintah pada belanja hibah yang begitu besar, tentunya harus ada pertanggungjawaban yang jelas dari lembaga lembaga terkait, sebagai penerima dana hibah tersebut. "Tapi tetap ada tanggung jawabnya dari lembaga lembaga itu, termasuk juga pemerintah itu bertanggung jawab juga. Kan ini APBD, di akhir tahun harus dipertanggungjawabkan, di audit oleh BPK, atau minimal BPKP. Itu kan penggunaan untuk negara. Ada 104 ya, 104 lembaga termasuk resimen mahasiswa." Jelas Ali, (27/11). Pertanggungjawaban melalui pelampiran dokumen dokumen pendukung yang valid nantinya, dapat membuktikan bahwa belanja hibah pemerintah pada RAPBD 2018 ini berjalan baik tanpa adanya penyimpangan hukum seperti tindak pidana korupsi.

Ilham Maulana, mahasiswa Fakultas Hukum Tahun Angkatan 2015 yang kini menjabat sebagai personalia sekaligus komandan terpilih Resimen Mahasiswa UPNVJ menjelaskan, bahwa dana hibah 1 miliar itu pun tidak diturunkan kepada unit unit Menwa di tingkat Universitas, melainkan digunakan sepenuhnya oleh SKOMEN, Staff Komando Resimen Mahasiswa yang merupakan satuan jajaran Menwa ditingkat Provinsi untuk meningkatkan kemampuan dari personil personil Resimen Mahasiswa di tingkat kampus melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. 

Selain itu, dana hibah juga digunakan untuk mendanai kegiatan kegiatan Resimen Mahasiswa untuk masyarakat luas seperti salah satunya Diklalin, Pendidikan Lalu Lintas untuk kalangan pelajar SMA atau sederajat. Ilham menambahkan, SKOMEN juga menggunakan dana hibah untuk membeli berbagai peralatan guna mengakomodasi unit unit menwa di Universitas yang belum mendapatkan peralatan dan fasilitas yang memadai dari kampusnya. "Buat pengembangan di markas juga kita beli kapal, beli peralatan peralatan yang seenggaknya kalo satuan satuan ini pengen berangkat diksar itu perlengkapannya itu kan ditanggung sama kampus, nah untuk kampus kampus yang belum ada perlengkapannya bisa dibantu dari peralatannya sekomen.", Tutur Ilham saat ditemui di Sekretariat Resimen Mahasiswa UPNVJ pada Selasa, (28/11)

Reporter: FakhriTaka