Kebijakan publik dipercaya mempengaruhi perkembangan kewirausahaan. Beberapa produk kebijakan pemerintah yang terkait kewirausahaan seperti perizinan, insentif, pelatihan, pajak, permodalan, pengawasan, dan pemasaran.
Seiring perkembangan teknologi dunia, maka baik bisnis dan pemerintah pun telah memasuki dunia digital atau disebut juga dengan elektronik. Istilah digital government atau electronic government (e-government) telah populer dalam sepuluh tahun terakhir.
Indonesia sendiri telah memulai kebijakan e-government sejak 2003 dengan dikeluarkannya Inpres 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Terakhir, ada Perpres  95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
E-government
Pada dasarnya, makna e-government adalah segala praktik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam operasional organisasi pemerintah. TIK dapat digunakan untuk melayani publik maupun operasional internal organisasi itu sendiri.
Sejatinya, e-government bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Penerapan e-government juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan pelestarian lingkungan.
Aplikasinya, penggunaan aplikasi elektronik dalam jaringan internet mengurangi penggunaan alat tulis seperti tinta dan kertas, hingga menurunkan mobilisasi personil yang berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar dan mengurangi emisi alat transportasi.
Pengaruh e-government pada kewirausahaan
Penerapan e-government diakui mempengaruhi dunia usaha karena memudahkan proses administrasi dunia usaha, seperti perizinan, sertifikasi, dan pelaporan pajak. Dari penelitian Martins dan Veiga (2022) pada 192 negara yang diamati dalam kurun waktu 2004 sampai 2018, inovasi digital pemerintah terlihat membantu peningkatan ekosistem yang mendukung dunia usaha, khususnya sektor UMKM.Â
Di RRT, Gan dkk (2023) khusus mengamati pemerintah daerah. Hasilnya, penerapan digital pemerintah dianggap meningkatkan jumlah usaha yang terdaftar. Salah satu aksi yang disoroti adalah pembuatan sistem pemerintahan terpadu OneNet.
OneNet mengintegrasikan semua layanan pemerintah dari semua departemen sehingga menghasilan efisiensi operasi pemerintah dan transparansi. Kebijakan OneNet ini memudahkan pengusaha untuk berinteraksi dengan pemerintah dan mengakses informasi dan sumber daya, hingga akses permodalan.Â
Secara makro, banyak literatur yang mengaitkan pengaruh e-government terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lebih spesifik di Vietnam (Thanh dan Kim, n.d.) menunjukkan pengaruh e-government terhadap peningkatan daya saing ekonomi.
TIK sebagai alat
Secara angka, peningkatan pendaftaran dan perizinan usaha setelah penerapan e-government tidak terbantahkan. Di Indonesia, penerapan sistem OSS (Online Single Submission) mendorong pelaku usaha mendaftarkan usahanya.
Kementerian Investasi merilis angka 7,14 juta NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan sistem OSS sepanjang tahun 2023. Tahun sebelumnya, NIB yang dikeluarkan tercatat sebanyak 2,4 juta.
Data memang menunjukkan peningkatan pendaftaran dan perizinan usaha tetapi belum membuktikan pertambahan usaha riil di lapangan. Ada kemungkinan, di masa lalu (sebelum adanya OSS), banyak pelaku usaha yang telah menjalankan bisnisnya tetapi tidak mendaftarkannya dengan berbagai alasan.
Pertanyaan yang perlu dijawab kemudian adalah: apakah e-government berkontribusi kuat dalam pengembangan usaha yang diindikasi dengan peningkatan penjualan, penambahan modal, atau perluasan produksi? Perlu dilakukan kajian lebih lanjut.
Berbicara mengenai pengembangan kewirausahaan, kita perlu kembali ke aspek-aspek yang membentuk ekosistem kewirausahaan. Dikutip dari artikel World Economic Forum, aspek-aspek tersebut adalah:
- kebijakan pemerintah;
- kerangka peraturan dan infrastruktur;
- pendanaan dan keuangan;
- budaya;
- mentor, penasihat, dan sistem pendukung;
- universitas dan katalis;
- pendidikan dan pelatihan;
- sumber daya manusia dan tenaga kerja;
- serta pasar lokal dan global.
Penerapan TIK pada hakikatnya dapat menyentuh aspek-aspek ekosistem kewirausahaan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pemerintah bisa memanfaatkan TIK, misalnya untuk menyederhanakan perizinan, akses ke pasar, dan mengubungkan ke lembaga pembiayaan, pelatihan, tenaga kerja, dan mitra lainnya.
Penutup
Agar reformasi tata kelola digital berhasil mengurangi peraturan yang memberatkan dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi dunia usaha, semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut harus dikonsultasikan dan dilibatkan secara aktif.Â
Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan TIK memerlukan analisis menyeluruh terhadap konteks spesifik, tindakan bertahap yang berkelanjutan, dan penerapan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi (Stanforth, 2006).
Kemudahan membuka usaha memang merupakan satu faktor penting dalam kewirausahaan namun perlu diperhatikan juga apakah kewirausahaan itu berkembang di kemudian hari.
Efek bandwagon yang terjadi di kalangan organisasi pemerintah juga menjadi kekhawatiran. Yakni ketika e-government diidentikkan dengan aplikasi elektronik sehingga organisasi pemerintah beramai-ramai membangun aplikasi elektronik. Fenomena yang terlihat tidak efektif, bahkan kontra produktif. Belum lagi berbicara mengenai aspek keamanan siber karena data-data pelaku usaha yang ditarik oleh sistem.
Pokok pikiran sesungguhnya adalah: upaya apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong pengembangan kewirausahaan. TIK adalah alat untuk melaksanakan upaya-upaya tersebut. (*)
