Setelah semesta membawa saya ke dunia birokrasi lebih dari sepuluh tahun lalu, saya semakin memahami bahwa kebijakan publik itu krusial dalam sebuah negara pada saat yang sama penuh tantangan.
Dulu, sudut pandang saya seperti masyarakat pada umumnya, kritis terhadap pelayanan-pelayanan pemerintah tetapi sebatas mengeluh dan menuntut lebih. Artikel ini akan bercerita mengapa Public Policy harus dipelajari dan oleh siapa, berdasarkan perspektif pribadi dan pengalaman saya belajar di Victoria University of Wellington, New Zealand.
Public Policy atau Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat. Sehingga bidang studi Public Policy mempelajari bagaimana kebijakan untuk masyarakat tu dirancang, diimplementasikan, dipantau, kemudian dievaluasi.
Dasar ketertarikan saya dengan kebijakan publik adalah karena kebijakan pemerintah selalu seksi untuk dikritik dan didiskusikan dimana-mana. Mulai dari orang tua hingga anak remaja. Mulai di kantor hingga pasar. Berarti ada sesuatu yang besar di situ.
Kebijakan pemerintah itu memang mempengaruhi kehidupan orang banyak tanpa batasan sektor dan kebijakan itu bisa disetel sedemikian rupa. Bahkan, tidak mengambil sebuah kebijakan pun adalah sebuah kebijakan publik. Artinya, ketika pemerintah tidak melakukan intervensi atau mengambil tindakan terhadap sesuatu peristiwa, itu merupakan sebuah kebijakan yang dipilih pemerintah. Menarik, kan?
Baca juga: Menyoal Pengawalan Ambulans Dari Perspektif Kebijakan Publik
Dampak Lintas Sektor
Satu kebijakan publik bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan melintasi berbagai sektor. Sementara, keahlian di satu bidang tertentu, belum tentu berdampak ke bidang-bidang yang lain. Sebagai contoh, kebijakan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) adalah kebijakan di sektor ekonomi yang menggunakan analisa ekonomi. Namun ketika dijalankan bisa berdampak pada banyak orang dan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan secara luas.
Pada sebagian orang, bukan hanya budget rumah tangga yang harus disesuaikan tetapi juga aspek sosial seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi lalu berdesakan di bis atau anak yang tidak lagi diantar jemput orang tua sehingga pulang sendiri. Kenaikan BBM bisa juga mempengaruhi kesehatan karena lebih banyak berjalan kaki jika mengurangi pemakaian kendaraan. Bisa juga mendorong pengembangan teknologi “hijau” untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang juga berdampak positif bagi kesehatan karena berkurangnya emisi kendaraan. Bahkan bisa juga berdampak pada kriminalitas akibat tekanan sosio-ekonomi yang semakin besar.
Contoh lain, satu kebijakan publik yang berkaitan dengan kesehatan bisa menolong banyak nyawa, memperbaiki perekonomian masyarakat, memberikan kebahagiaan kepada insan medis dalam bekerja, berdampak pada pariwisata dan mendorong peningkatan kualitas anak-anak bangsa masa depan.
Belum lagi kalau kita bicara kebijakan publik di sektor-sektor lain seperti penanganan banjir, kemacetan, jaminan kesehatan atau kurikulum pendidikan. Sangat luas sekali cakupan kebijakan publik dan luas juga dampak yang diakibatkan sehingga tak cukup untuk ditulis dalam artikel ini.
Bisa Dirancang
Kebijakan publik itu seperti kaca spion, antena TV, atau tali pinggang yang bisa disetel-setel sesuai kebutuhan. Tidak ada kebijakan publik yang statis dan permanen. Setiap fenomena dalam kehidupan bisa dianalisa untuk merancang langkah yang terbaik menghadapinya. Contoh kasus, terjadi banyak kecelakaan di sebuah jalan karena laju kendaraan yang cepat. Maka tugas pembuat kebijakan (policymaker) adalah memikirkan strategi untuk mengurangi jumlah kecelakaan. Apakah dengan membuat polisi tidur atau memasang rambu atau menugaskan seorang untuk mengatur atau memasang pendeteksi kecepatan dibarengi denda. “Seenak” itu sebenarnya, kebijakan publik itu. Bisa dianalisa dan dirancang sedemikian rupa kemudian bisa dievaluasi. Tanpa bentuk yang baku dan kaku. Semua tergantung dinamika masyarakat dan isu yang berkembang.
