Siapakah Pendorong Demokratisasi Desa?

Pendamping Desa memiliki peran kunci dalam pemberdayaan masyarakat desa, termasuk terlibat dalam upaya demokratisasi desa. Demokratisasi desa merupakan bagian tugas penting yang harus dilakukan seorang pendamping desa. Sebab, demokrasi merupakan penyeimbang dan pelengkap asas rekognisi dan subsiadiaritas, mengukuhkan kekuasaan berada di tangan rakyat.

Dengan kata lain, melalui demokrasi, rekognisi dan subsidiaritas, desa diharapkan mampu berkembang secara dinamis sehingga mampu memperkuat kapasitasnya sebagai kesatuan masyarakat hukum (self governing community). Memang, bukan perkara mudah untuk mendorong dan mengawal upaya demokratisasi desa. Untuk itu, ada beberapa hal yang semestinya diketahui pendamping desa sebelum melaksanakan tugas tersebut.

Pertama, hubungan-hubungan sosial yang ada di desa terbangun dari pergaulan sosial secara personal antar sesama penduduk Desa yang telah berlangsung lama. Hal itu terbukti banyaknya desa di Indonesia usianya jauh lebih tua dari usia Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, hubungan desa dengan ruang juga berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Bahkan hubungan pada ruang tersebut bukan semata-mata bersifat ekonomis, yakni sebagai sumber nafkah, melainkan tidak jarang dibarengi dengan perlakuan ruang sebagai sesuatu yang bernyawa dan hidup. Maka tak heran ada kearifan lokal (local wisdom) yang teraktualisasi dalam bentuk-bentuk tindakan ramah lingkungan masyarakat desa, penghargaan terhadap tanah, udara, dan air.

Ketiga, pergaulan yang lama, intens, dan berlangsung dalam hubungan serba hidup dengan ruang, menciptakan atau pola sosio budaya desa yang khas. Misalnya, adanya desa yang masih mempergunakan trah atau keturunan sebagai rujukan penilaian siapa yang layak menjadi Kepala Desa.

Keempat, solidaritas yang terbentuk di desa biasanya bersifat mekanis yang kental dengan nuansa kolektivistik. Dalam bentuk solidaritas semacam itu, masyarakat desa menjadi suatu kategori subyektif tersendiri yang diikat oleh rasa kebersamaan dan saling topang. Dalam cara pandang modernisasi-pembangunan model orde baru, sifat-sifat desa semacam itu dilihat sebagai penghambat pembangunan. Namun demikian, sudah seharusnya sifat-sifat desa semacam itu diakui dan diterima sebagai fakta objektif yang memiliki potensi tersendiri bagi kemajuan masyarakat desa, termasuk dalam hal berdemokrasi.

Baca juga

Demokratisasi Desa & Peran Pendamping