Disitu saya mendapatkan pelajaran dari teman – teman pemakai BPJS lainya bahwa memakai fasilitas BPJS seharusnya menyesuaikan kebutuhan kita buka apa yang kita inginkan, kalau bisa dihemat tak perlu melakukan pemborosan biaya. Kalau memang sudah sehat juga tak perlu beralasan sakit untuk mendapatkan fasilitas gratis, sehingga bukan pelayanan dan fasilitas dapat dipakai sesuai kebutuhan dan sasaran.
Permasalahan BPJS Kesehatan
Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Atau pula dalam Pasal 34 Ayat 2: Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tidak kurang pula telah disediakan 9 prinsip pemandu penyelenggaraan jaminan sosial nasional.  Namun  dalam realisasinya masih terdapat keluhan dari masyarakat yang menjadi peserta JKN-BPJS Kesehatan. Prinsip kegotong-royongan, nirlaba,keterbukaan, dan akuntabilitas untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta, harus lebih dipahami oleh segala lapisan masyarakat, pemerintah, dan pihak – pihak yang terkait lainnya.
 Seiring diterbitkan berbagai peraturan dari BPJS Kesehatan yang masih berkembang.  Namun jika dikembalikan kepada nilai Gotong Royong untuk keadilan sosial, BPJS Kesehatan semestinya harus selalu menghindarkan diri dari kecenderungan komersialisasi pelayanan kesehatan negara dan lebih mengedepankan kualitas pelayanan kesehata terhadap peserta sesuai dengan prinsipnya.
(Data dari materi kompasiana) Sebesar jumlah  104,427 keluhan peserta yang diterima BPJS Kesehatan s/d triwulan IV/2014, seluruh keluhan telah diselesaikan 100%. Hasil survey tingkat awareness masyarakat terhadap JKN sebesar 95%. Hal ini meruakan bukti komitmen tinggi dari pelayanan BPJS yang mengusung nilai – nilai pancasila yaitu gotong royong untuk keadian sosial.
