Mahasiswa Harus Tunjukkan Politik Terpelajar

Mahasiswa adalah pemuda-pemuda cerdas melek teknologi. Jika memang media massa dan organisasi politk yang ada sekarang tidak memuaskan idealisme mahasiswa, maka buatlah media-media dan organisasi baru yang mencerminkan itu. Buatlah media-media digital, gunakan platform-platform media sosial. Viralkan tulisan, poster, film, dan infografis kita.

Lalu apakah turun ke jalan menjadi tabu? Tentu saja tidak. Tetapi jangan pula gerakan fisik menjadi pilihan pertama dalam politik mahasiswa. Utamakanlah kajian ilmiah. Berilah kesempatan pada debat dan kata-kata, dialog di forum publik yang makin terbuka luas di Era Informasi ini. 

Jika pemerintah tetap tutup mata dan telinga, atau malah mematikan sarana ekspresi ini maka turunlah ke jalan. Paksa pemerintah mendengar isi pikiran kita.

Tetapi ingat, turun lah ke jalan sesuai aturan. 

Peraturan perundang-undangan kita tidak sempurna. Banyak pasal-pasal UUD yang menjamin kebebasan sipil masih diselipi kata-kata '...sesuai peraturan perundang-undangan'. Artinya, DPR dan pemerintah dapat membuat undang-undang yang melanggar jiwa kebebasan yang dijamin oleh dijamin UUD 1945 setelah amandemen. Masalah inilah yang memberi kuasa Polri untuk membatasi waktu demonstrasi, yang akhirnya berujung ricuh pada 20 Oktober.

Tapi bukan berarti mahasiswa kemudian dapat melanggar undang-undang dan peraturan, mengatasnamakan jiwa kebebasan itu dijamin dalam UUD. Indonesia adalah negara hukum, tidak seorang pun yang boleh melanggar hukum terlepas dari kebenaran yang kita jiwai. Jika hukum itu tidak mencerminkan keadilan, maka ubahlah hukum tersebut.Berpolitiklah agar kita yang muda ini mampu mengubah undang-undang untuk mencerminkan keadilan.

Pada akhirnya, kita harus berhenti berposisi anti-politik praktis. Sudah terlalu lama mahasiswa terjebak dalam paradigma bahwa politik praktis itu kotor. Perjuangan di luar partai politik dan pemilu pun jarang membuahkan hasil. Bagaimana pun juga, lebih mudah merubah sesuatu dengan berbisik dari dalam dari pada berteriak dari luar.

Maka, terjunlah dalam politik praktis. Mendaftarlah sebagai kader parpol. Mendaftarlah dalam pemilu. Mendaftarlah sebagai caleg dan jadilah anggota legislatif. Jika memang semua partai poliki yang ada sekarang terlalu cemar, maka buatlah platform partai politik baru yang mencerminkan idealisme kita. Bawalah idealisme pemuda dan mahasiswa ke dalamkantor-kantor DPR dan DPRD, Gubernur dan Wali Kota. Lalu cerminkan idealisme itu dalam kebijakan yang kitatulis.

Inilah pola perpolitikan yang dilakukan para Bapak Bangsa kita. Soekarno, Moh. Hatta, Soetan Sjahrir, dan kawan-kawan adalah kaum intelektual. Mereka memulai perjuangan sebagai penulis essay dan jurnalis. Mereka mendirikan kantor berita dan menerbitkan koran pro-kemerdekaan. Mereka menulis pamflet dan menyebarluaskannya. Dari pena mereka lahir karya-karya besar yang mempengaruhi pemikirian rakyat dan menggoncang penguasa kolonial.

Para intelektual ini juga berorganisasi. Dokter-dokter STOVIA mendirikan Boedi Oetomo. Intelektual Muslim mendirikan Muhammadiah. Mereka mendirikan partai politik, Indische Partij. Mereka sadar, akan lebih mudah merengkuh kemerdekaan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat dari dalam aula Volksraad dari pada dari jalanan. 

Revolusi bersenjata menjadi cara terakhir, karena mereka sadar kekacauan yang muncul dari konflik fisik mengurangi legitimasi hasil perjuangan tersebut. Bahkan saat peliknya Perang Kemerdekaan pun, mereka mementingkan pengakuan kemerdekaan yang diperoleh dari meja diplomasi dibandingkan kemenangan militer mutlak.