Mohon tunggu...
Benny Eko Supriyanto
Benny Eko Supriyanto Mohon Tunggu... Perencana Keuangan - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone

Pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone. Hobby: Menulis, Traveller, Data Analitics, Perencana Keuangan, Konsultasi Tentang Keuangan Negara, dan Quality Time With Family

Selanjutnya

Tutup

Money

Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak dari Ekonomi Digital, Analisis Kebijakan dan Implementasi

13 Agustus 2024   09:10 Diperbarui: 13 Agustus 2024   09:34 114
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

1. Kepastian Hukum dan Kepatuhan
Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan kepastian hukum yang jelas bagi pelaku ekonomi digital. Perusahaan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang kewajiban pajak mereka, termasuk jenis pajak yang harus dibayar dan bagaimana menghitungnya. Dengan kepastian hukum yang lebih baik, tingkat kepatuhan pajak cenderung meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak.

2. Peningkatan Penerimaan Pajak
Dengan penerapan kebijakan yang tepat dan pengawasan yang efektif, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari ekonomi digital. Peningkatan penerimaan pajak ini sangat penting bagi pembiayaan pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. Di negara berkembang seperti Indonesia, penerimaan pajak yang lebih tinggi dari sektor ekonomi digital dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

3. Mengurangi Penghindaran Pajak
Kebijakan yang dirancang untuk mengatasi penghindaran pajak oleh perusahaan digital, seperti penerapan pajak layanan digital dan kerja sama internasional, dapat mengurangi peluang bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak mereka. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa perusahaan digital berkontribusi secara adil terhadap perekonomian tempat mereka beroperasi.

Optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital memerlukan kebijakan yang inovatif dan implementasi yang efektif. Tantangan utama seperti ketiadaan batasan geografis, evolusi model bisnis, dan kurangnya regulasi harus diatasi melalui reformasi kebijakan pajak, penerapan PPN pada transaksi digital, dan kolaborasi internasional. Dengan memanfaatkan teknologi untuk pengawasan pajak dan melatih aparatur pajak, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital. Implementasi kebijakan yang tepat akan memastikan bahwa ekonomi digital berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan negara, yang pada akhirnya mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun