2. Kurangnya Perlindungan Sosial: Pekerja gig biasanya tidak memiliki akses ke tunjangan karyawan tradisional, seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan cuti berbayar. Hal ini membuat mereka rentan terhadap risiko kesehatan dan ketidakamanan finansial.
3. Isolasi Sosial: Pekerja gig sering bekerja secara independen, yang dapat menyebabkan perasaan isolasi sosial dan kurangnya dukungan dari rekan kerja atau lingkungan kerja yang kolaboratif.
Respon Perusahaan dan Pemerintah
Perusahaan
Perusahaan yang memanfaatkan tenaga kerja gig perlu mempertimbangkan beberapa strategi untuk mendukung pekerja freelance mereka:
1. Pengelolaan Proyek yang Efektif: Menggunakan alat manajemen proyek digital untuk memastikan komunikasi yang lancar dan koordinasi antara pekerja gig dan tim internal.
2. Kompensasi yang Adil: Memberikan kompensasi yang adil dan transparan kepada pekerja gig untuk memastikan motivasi dan loyalitas mereka.
3. Pengembangan Profesional: Menyediakan peluang pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja gig untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka dan memastikan kesesuaian dengan standar perusahaan.
Pemerintah
Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi gig dan melindungi hak-hak pekerja freelance:
1. Regulasi Perlindungan Pekerja: Menerapkan regulasi yang melindungi hak-hak pekerja gig, termasuk upah minimum, keamanan kerja, dan akses ke perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan dan pensiun.
