Mohon tunggu...
Benny Eko Supriyanto
Benny Eko Supriyanto Mohon Tunggu... Perencana Keuangan - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Upaya Pemberantasan Korupsi, Transparansi, dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Publik

11 Juli 2024   09:32 Diperbarui: 11 Juli 2024   13:18 88
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Transparansi dalam Sektor Swasta

Sektor swasta juga tidak luput dari praktik korupsi. Oleh karena itu, transparansi dalam dunia usaha sangat diperlukan. Perusahaan-perusahaan diharapkan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam operasional mereka. Pelaporan keuangan yang akurat dan terbuka kepada publik serta penerapan standar etika yang tinggi menjadi bagian dari upaya ini.

Pemerintah dapat mendorong sektor swasta untuk lebih transparan melalui regulasi dan insentif. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang memiliki sistem pelaporan yang baik dan tidak terlibat dalam praktik korupsi. Di sisi lain, sanksi yang tegas perlu diberikan kepada perusahaan yang terbukti melakukan korupsi.

Pengaruh Terhadap Kepercayaan Publik

Transparansi yang ditingkatkan dalam pemerintahan dan sektor swasta memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah dan perusahaan beroperasi secara jujur dan terbuka, tingkat kepercayaan mereka akan meningkat. Hal ini penting karena kepercayaan publik adalah fondasi bagi stabilitas sosial dan politik serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kepercayaan publik yang tinggi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat yang percaya pada pemerintah cenderung lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan publik. Ini akan mengubah lingkungan menjadi lebih demokratis dan terbuka.

Sebaliknya, korupsi dan kurangnya transparansi merusak kepercayaan publik. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada institusi publik dan swasta cenderung bersikap apatis dan tidak mendukung kebijakan pemerintah. Ini dapat menghambat berbagai upaya pembangunan dan reformasi yang sedang dijalankan.

Sebagai kesimpulan bahwa Pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan pemerintahan dan sektor swasta yang bersih dan akuntabel.

Upaya yang berkelanjutan dan komprehensif dalam menegakkan hukum, meningkatkan pendidikan anti-korupsi, serta menerapkan prinsip transparansi akan menghasilkan dampak positif yang besar bagi masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan dipertahankan, yang pada akhirnya mendukung stabilitas dan kemajuan bangsa.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun