IPEF, Tatanan Norma dan Standar ala AS dalam Perspektif Indonesia dan ASEAN

Apa itu IPEF? Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) adalah prakarsa ekonomi yang diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 23 Mei 2022. Kerangka kerja diluncurkan dengan total empat belas negara anggota pendiri yang berpartisipasi, dengan masuknya Fiji, Pulau Pasifik Selatan pertama yang bergabung, dengan undangan terbuka bagi negara lain untuk bergabung kapan saja.

Pertemuan tingkat puncak tentang peluncuran Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik, 23 Mei 2022 belum lama ini berlangsung. Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mendengarkan para pemimpin lain yang bergabung dalam acara peluncuran Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) secara virtual, di Izumi Garden Gallery di Tokyo, Jepang, 23 Mei 2022. IPEF memiliki empat pilar: Perdagangan, rantai pasokan energi bersih, dekarbonisasi dan infrastruktur, serta pajak dan antikorupsi.

Presiden Biden menggambarkan inisiatif itu sebagai "membuat tatanan/aturan baru untuk ekonomi abad ke-21", yang menyatakan bahwa perjanjian itu akan membuat ekonomi Negara peserta "tumbuh lebih cepat dan lebih adil".

Sekretaris Perdagangan AS Gina Raimondo berpendapat bahwa kerangka kerja tersebut merupakan "keterlibatan ekonomi internasional paling signifikan yang pernah dimiliki Amerika Serikat di kawasan ini".

Para Analis telah membandingkannya dengan Kemitraan Trans-Pasifik (Trans Pacific Partnership-TPP) dimana Amerika Serikat menarik keanggotaannya pada tahun 2017 pada era Presiden Donald Trump.

IPEF dalam Perspektif Indonesia

Para pengamat ekonomi menilai segala bentuk kerja sama ekonomi luar negeri, termasuk Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework-IPEF) berpeluang memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah harus bisa memanfaatkan keanggotaan Indonesia dalam IPEF secara maksimal.

Kementerian Perdagangan sebagai Lead Negotiator secara teknis dapat menstrategikan untuk mendapatkan peluang ke depan dalam mempercepat pemulihan proses ekonomi. Jadi tidak hanya sebatas seremoni, namun lemah pada implementasi sehingga ujung-ujungnya Indonesia hanya jadi pasar saja.

Indonesia sebagai negara penghasil komoditas berpotensi tinggi untuk lebih masif memasarkannya ke-12 ke negara anggota IPEF. Apalagi beberapa negara tersebut merupakan mitra dagang strategis Indonesia.

Analis CSIS Indonesia menyatakan bahwa berpartisipasi dalam IPEF akan tetap menguntungkan Indonesia, bahkan jika masih belum jelas komitmen nyata apa yang akan ditawarkan AS.

Jika Indonesia tidak bergabung mungkin akan dianggap kurang kompetitif ke AS dibandingkan dengan negara lain. Indonesia perlu menegaskan bahwa bergabung dengan IPEF tidak akan merusak perdagangan dengan Tiongkok. Kami dapat bekerja sama dengan AS dan Tiongkok.

Menteri Perdagangan Indonesia (saat itu), Muhammad Lutfi, yang hadir dalam acara peluncuran virtual tersebut menyatakan, "Ke depan, kerangka kerja harus menguntungkan semua negara yang terlibat, tetap inklusif dan bermanfaat dalam jangka panjang, tidak menghalangi rencana pembangunan di kawasan serta bekerja secara harmonis dengan yang ada. kerangka kerja seperti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

Indonesia saat ini dalam negosiasi perdagangan bebas ASEAN ingin bekerja sama dengan pemerintahan Biden dalam ekonomi digital, keamanan rantai pasokan, dan transisi energi bertahap. Melalui IPEF AS akan mencoba memikat Indo-Pasifik negara dengan memberikan bantuan moneter untuk proyek-proyek pembangunan.

IPEF Menjadi Penyeimbang AS-Tiongkok

Keputusan Indonesia untuk bergabung ke dalam IPEF ini, dilakukan sebagai bentuk penyeimbang yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal kerja sama di bidang ekonomi, mengingat kerja sama Indonesia dengan Tiongkok pada sektor tertentu cukup banyak.

Dapat diduga bahwa upaya ini adalah keputusan Presiden untuk membalancing ekonomi Indonesia tidak lebih dominan ke Tiongkok, tetapi juga seimbang dengan Amerika Serikat dan ke negara-negara lain sehingga dapat dikatakan bahwa itu bentuk penegasannya. Jadi disini Indonesia ingin merangkaul keduanya.

Poin-poin Keberadaan IPEF

Muhammad Lutfi yang mewakili Indonesia dalam peluncuran IPEF mengapresiasi upaya untuk memperkuat hubungan kerja sama ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.

Ia memaparkan empat catatan penting yang harus diperhatikan dengan keberadaan IPEF ini. Pertama, katanya, IPEF harus menghasilkan kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan. Hanya dengan demikian, manfaat IPEF dapat dirasakan oleh rakyat.

Kedua, IPEF harus bersifat inklusif dan terbuka bagi semua negara di kawasan. Ia menilai, kawasan Indo-Pasik terlalu besar jika manfaatnya hanya dinikmati oleh negara-negara tertentu.

Ketiga, IPEF seharusnya tidak menciptakan tantangan-tantangan pembangunan baru bagi negara-negara di kawasan. Penerapan norma-norma dan standar-standar dalam kerja sama ekonomi harus didukung dengan program-program pengembangan kapasitas untuk memastikan bahwa semua negara di kawasan bisa berpartisipasi sepenuhnya.

Keempat, IPEF harus mendorong sinergi antara IPEF dan kerangka kerja regional lainnya, terutama ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Indonesia berharap IPEF dapat berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas, serta kesejahteraan di kawasan.

Untuk itu, Indonesia siap ikut serta dalam dialog dan memberikan masukan konstruktif bagi keberhasilan kerja sama IPEF

IPEF Dalam Perspektif ASEAN 

Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Biden di Tokyo pada 23 Mei 2022. IPEF memiliki empat pilar: Perdagangan; rantai pasokan; energi bersih, dekarbonisasi dan infrastruktur; pajak dan anti korupsi. Kecuali bagi 3 (tiga) Negara Anggota ASEAN yakni Kamboja, Laos dan Myanmar, sedangkan 7 (tujuh) negara-negara Asia Tenggara lainnya adalah bagian dari IPEF.

Ini adalah awal yang baik dalam arti, bahwa meskipun inisiatif ini diluncurkan di sela-sela KTT QUAD (Quadrilateral Security Dialogue' (QSD), QUAD adalah forum strategis informal yang terdiri dari empat negara, yaitu Amerika Serikat (AS), India, Australia dan Jepang) 70% Negara Anggota ASEAN sepakat untuk menjadi bagian dari IPEF.

IPEF memungkinkan negara-negara Asia yang terdiri atas 13 negara untuk menandatangani inisiatif individu tanpa berpartisipasi sepenuhnya. Masih kurang jelas apakah strategi atau paket kebijakan tersebut untuk melawan keuntungan Tiongkok di bidang ekonomi di Asia.

Presiden AS, Donald Trump memutuskan untuk meninggalkan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), sebagai strategi Indo-Pasifik AS karena tidak memiliki bobot geo-ekonomi tertentu dan itu membuatnya sangat kurang menarik bagi banyak negara ASEAN seperti Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Indonesia sendiri membatalkan keikutsertaannya dalam Forum TPP.

Setelah kedatangan pemerintahan Biden, fakta bahwa AS sedang mengerjakan kerangka ekonomi untuk Indo-Pasifik telah menjadi perbincangan. AS berulang kali menegaskan bahwa IPEF bukanlah Free Trade Agreement (FTA) seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Comprehensive and Progressive Transpacific Partnership (CPTPP).

Biden mengatakan bahwa Ia tidak terlibat dan tidak berjanji untuk terlibat di masa depan dalam negosiasi untuk menghapus tarif atau meningkatkan akses pasar. Untuk saat ini, IPEF tampaknya menjadi cara AS untuk meyakinkan negara-negara anggotanya bahwa strategi Indo-Pasifiknya sangat banyak sebagai komponen geo-ekonomi dan bukan hanya keamanan dan geo-strategi yang berat.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Negara anggota ASEAN mendapatkan keuntungan dari IPEF? Apakah ada ketakutan bahwa ASEAN mungkin menarik diri dari kerangka kerja ini jika tidak ada kemajuan substansial yang terjadi di masa depan? Penting untuk melihat pernyataan yang datang dari negara-negara ASEAN yang memberikan gambaran awal tentang apa harapan mereka dari IPEF.

ASEAN percaya bahwa IPEF, dengan orientasi yang tepat, terikat untuk mempromosikan lingkungan ekonomi yang positif dan efektif yang membawa manfaat praktis bagi rakyat serta keamanan dan perdamaian bagi kawasan serta secara global. Tujuan Vietnam adalah untuk membangun ekonomi yang mandiri dan mandiri di kawasan yang secara aktif terlibat dengan dunia dalam banyak aspek.

Beberapa ahli berkomentar bahwa sebagai salah satu dari empat pilar IPEF, energi hijau adalah industri yang melihat potensi yang signifikan. Mengingat fitur geografis yang menguntungkan, Vietnam pasti akan menjadi tujuan berikutnya untuk investasi energi terbarukan, khususnya energi surya dan tenaga angin.

Kekhawatiran utama yang dimiliki negara-negara ASEAN adalah untuk tidak memutuskan hubungan perdagangan dengan Tiongkok dan itu dapat dilihat dari pernyataan yang dikeluarkan oleh kementerian masing-masing Negara Anggota ASEAN.

Rekomendasi

Indonesia dan ASEAN harus dapat memanfaatkan inisiatif IPEF di bawah Amerika Serikat tanpa menciderai hubungan dengan Tiongkok. Sebagai negara maju, keunggulan AS dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Indonesia dan ASEAN. 

Ke depan, perlu dicermati apakah IPEF akan berubah menjadi FTA dengan akses pasarnya?