Pak Ahok, RT dan RW Harus Dirangkul

Di atas kertas seharusnya Paslon Ahok-Djarot bisa menang dalam satu putaran di Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, hal itu tidak terjadi, kenapa? Satu hal yang harus dievaluasi oleh Ahok-Djarot bahwa mereka gagal merangkul ujung tombak pemerintahan daerah selama menjadi gubernur/wakil gubernur DKI Jakarta. Fungsi dan peranan RT/RW adalah ujung tombak bagi pemerintah dalam menjalankan program-program yang langsung menyentuh rakyat. Mereka seharusnya menjadi kunci bagi berhasilnya program-program Pemprov DKI Jakarta.

Memusuhi RT/RW se-DKI Jakarta adalah tindak yang kurang tepat. Sebagai gubernur, seharusnya Ahok lebih dekat ke RT/RW ketimbang ke ormas atau LSM yang terkadang tidak jelas kontribusinya bagi Pemprov DKI Jakarta. RT/RW adalah bagian dari SKPD barisan terdepan, mereka langsung berhadapan dengan masyarakat Jakarta. Merekalah yang melaporkan banyak hal kepada pemerintah tentang masalah apa saja yang terjadi di lingkungannya masing-masing. 

Mereka juga yang pertama harus menangani masalah-masalah sosial-kemasyarakatan yang terjadi di lingkungannya. Mereka juga yang mendata dan mencatat angka-angka perpindahan penduduk, kematian, atau pertambahan penduduk tingkat RT/RW, lalu secara berjenjang data itu pada akhirnya akan menjadi data pegangan bagi Pemprov DKI Jakarta. Mereka bekerja 24 jam setiap hari untuk melayani berbagai keluhan masyarakat, dari soal perkelahian warga, penyalahgunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat, kumpul kebo dan sebagainya, di lingkungan masing-masing.

Seharus Pemprov DKI Jakarta lebih bijak menyikapi persoalan RT/RW di DKI Jakarta. Tidak ada pemerintahan daerah yang betul-betul berhasil tanpa merangkul RT/RW di daerahnya. Belum lagi soal musyawarah rencana pembangunan daerah yang seharusnya bergulir dari tingkat RT/RW lalu ke atas. Libatkan mereka karena mereka lebih tahu saluran parit mana yang bermasalah, mereka lebih tahu jalan mana yang rusak, mereka lebih tahu isi kepala tiap-tiap warganya. Untuk ukuran megapolitan sekelas Jakarta seharusnya lembaga RT/RW-nya jauh lebih maju ketimbang daerah-daerah sekitarnya.

Lembaga RT/RW adalah mata dan telinga bagi pemerintah daerah. Seharusnya mereka dirangkul, ditata, dan didengarkan suaranya. RT/RW juga merupakan jembatan yang menghubungkan lurah, camat, walikota, hingga gubernur dengan rakyatnya. Bagaimana mungkin gubernur biasa berdialog dengan warga DKI Jakarta di lingkungannya masing-masing tanpa melalui bantuan RT/RW setempat? 

Jadikan lembaga RT/RW sebagai bagian dari keberhasilan program pemerintah. Pak Ahok tidak perlu menerapkan disiplin ala kempetai kepada perangkat RT/RW di DKI Jakarta. Beri ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam menyukseskan program pemerintah, dan beri kepercayaan penuh kepada lurah di tiap kelurahan untuk membina dan menata lembaga RT/RW agar selalu sejalan dengan pemerintah.

Hubungan buruk dengan lembaga RT/RW adalah kelemahan Pak Ahok yang coba dimanfaatkan oleh Agus-Sylvi dan Anies-Sandi. Kalau diteliti lebih jauh kenapa Anies-Sandi bisa berhasil meraih suara hingga 40%, itu karena mereka berhasil merangkul RT/RW yang kurang mendapat perhatian selayaknya oleh Pemprov DKI Jakarta selama dipimpin oleh Ahok. Hubungan buruk Ahok-Djarot dengan RT/RW di DKI Jakarta akan berimbas pada suara PDIP di Pileg 2019.  

Harus diingat bahwa para ketua RT/RW rata-rata adalah tokoh informal di lingkungannya masing-masing. Mereka adalah tokoh yang didengarkan dan harus dipatuhi oleh warga di lingkungannya masing-masing. Di tangan RT/RW keamanan lingkungan bisa terjaga. Menangkal terorisme, narkoba, dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya harus melibatkan RT/RW. Mana mungkin seorang lurah di tiap-tiap kelurahan mampu bekerja dengan baik tanpa bantuan para ketua RT/RW.

Kenapa Gerindra dan PKS begitu antusias mempersoalkan Ahok yang aktif kembali menjadi gubernur DKI Jakarta? Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah karena mereka merasa khawatir, tulang punggung penggalang suara mereka, para ketua RT/RW se-DKI Jakarta , akan dikerjai oleh Ahok. Untuk putaran kedua, Ahok-Djarot harus mengubah strategi pemenangan, dan bila perlu tawarkan program inovatif untuk perberdayaan RT/RW se-DKI Jakarta.

*****