Membaca Strategi PDIP: Jalur Independen bagi Ahok Agar Pilgub DKI 2017 Tidak Terkendala Calon Tunggal

Ahok adalah magnit politik di Pilgub DKI Jakarta 2017. Seorang cagub petanaha dengan elektabilitas yang sangat tinggi. Daya magnit Ahok adalah sebuah fenomena, kekuatan yang tidak terletak pada lobi-lobi atau bangunan koalisi partai-partai. Kekuatannya muncul dari realitas politik, dari realitas keseharian di mana rakyat yang rindu akan perubahan nyata. Rakyat rindu akan perubahan yang bukan sekedar bahan kampanye, yang bukan sekedar jargon semata. Ahok setidaknya telah membuktikan bahwa ia mampu memimpin Jakarta dan banyak yang menginginkan agar Ahok tetap melanjutkan kerjanya membenahi Jakarta.

Perlahan tapi pasti konstelasi politik Jakarta menjelang Pilgub DKI 2017 mulai menemukan bentuknya. Sinyal-sinyal politik telah diberikan oleh partai-partai tentang siapa  yang akan mereka usung atau dukung. Berdasarkan komposisi kursi di DPRD DKI dan kecenderungan partai-partai yang mulai terbaca, diprediksi kontestan peserta Pilgub DKI Jakarta 2017 nanti maksimal hanya ada 2 pasang cagub dari partai-partai  dan 1 pasang cagub melalui jalur independen. Gerindra, PKS, Golkar, dan PPP diprediksi akan berada dalam satu gerbong mengusung Sandiaga Uno dan wakilnya. Hanura dan Nasdem akan merapat ke cagub jalur independen, barisan Ahok-Heru.  PDIP dan PKB mungkin akan membentuk gerbong tersendiri.  Tinggal PAN dan Demokrat,  harus memilih satu dari tiga kemungkinan: gabung ke gerbong Gerindra atau gerbong PDIP atau memilih mendukung calon independen.

Apakah pertarungan akan berlangsung satu atau dua putaran? Kuncinya ada ditangan PDIP. Seandainya PDIP dan PKB tiba-tiba berbalik, menyatakan mendukung Ahok maka dipastikan Pilgub hanya berlangsung satu putaran. Seandainya PDIP dan PKB mengusung calonnya sendiri, maka pertarungan akan berlangsung dalam dua putaran. Kenapa PDIP dan PKB harus menyiagakan cagub tersendiri?

Persyaratan 20% kursi DPRD atau setara 22 kursi harus dipenuhi oleh partai-partai agar bisa mengusung calonnya. PDIP dengan 28 kursi di DPRD DKI Jakarta boleh dikatakan satu-satunya partai yang tidak membutuhkan koalisi guna memenuhi persyaratan tersebut.  Namun berdasarkan strategi pemenangan calon yang akan diusungnya,  PDIP harus membentuk koalisi. Koalisi dengan partai lain harus dilakukan PDIP guna memperluas keterjangkauan jaringan mesin partai dalam rangka memperbesar dukungan bagi calon yang diusungnya.

PDIP dan PKB sebetulnya cenderung mendukung Ahok-Heru. Namun untuk memberikan dukungan begitu saja harus ada pertimbangan.  Seandainya PDIP dan PKB dari jauh-jauh hari mengambil keputusan mengusung Ahok, maka dikhawatirkan peristiwa pencalonan Risma di Surabaya tempo hari akan terulang kembali. Calon tunggal atau Ahok tidak ada lawan akan membuat Pilgub DKI 2017 mengambang atau dimundurkan. Hal ini mungkin salah satu dasar pertimbangan Bu Mega kenapa melepas Ahok agar menggunakan jalur independen.

Strategi PDIP ini penuh resiko namun harus dilakukan sambil membaca perkembangan situasi.  PDIP secara tidak langsung telah memaksa partai-partai yang merupakan lawan politiknya agar mengusung calonnya, atau cukup menjadi penonton dengan cara membiarkan Ahok dan PDIP sparing partner berdua di ring Pilgub DKI Jakarta 2017. Artinya Ahok dipastikan akan punya lawan, mau tidak mau Pilgub DKI 2017 akan berjalan sesuai dengan jadwalnya dan diperkirakan PDIP akan tetap memberikan kesempatan bagi Ahok untuk melanjutkan tugasnya membenahi Jakarta.

***

 

Sumber Ilustrasi

[caption caption="Sumber Ilustrasi: encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMaikqZ4zgXUjRkoOiJd2DPu2uabwDhLhZ3c2a-mjDkj7Fs_je"][/caption]