Freeport dan Gejolak Politik di Indonesia

Menjalang Tahun 2021

Ketika Pilpres 2014 situasi politik di Indonesia sangat panas, negri ini seakan telah terbelah ke dalam dua kubu yang saling bertentangan. Saat itu masih dianggap wajar, namun ketika Pilpres telah lama usai situasinya tidak kunjung mereda. Saling menghujat, fitnah bertebaran, dan Indonesia seakan telah kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang religius dan santun.

Pasca Perang Dingin, konstelasi politik dunia banyak berubah. Trend peperangan yang terjadi lebih tepat dikatakan sebagai perang untuk memperebutkan sumber daya alam. Instabilitas politik di Negara-Negara Timur Tengan dan Afrika Utara yang kaya dengan minyak tidak terlepas dari hal ini. Apa yang terjadi di Suriah, Irak, Afghanistan, Libya, dll sangat jelas di mata bahwa Amerika Serikat dan Sekutu Baratnya mengincar Sumber Daya Alam yang ada di negara-negara berkembang. Fenomena ISIS atau pun Al Qaida muncul tidak lain ujung-pangkalnya berada pada strategi AS dan sekutunya dalam rangka mendapatkan sumber daya alam yang besar.

Begitu pun masalah-masalah yang terjadi di Papua. Perang antar suku, masalah SARA, dan keberadaan gerakan separatis OPM, dll harus dicermati dari kaca mata yang luas. Begitu pun situasi politik nasional pasca Pilpres 2014 yang belum juga pulih kesadaran anak bangsa ini untuk bersatu padu saling bahu membahu membangun Indonesia, harus terus menerus disimak dalam keterkaitannya dengan kekayaan Sumber Daya Alam yang dimiliki Indonesia.

Selayaknya kita membahas kasus Freeport akhir-akhir ini yang melibatkan Setya Novanto, dll dengan pemahaman mendalam dengan perspektif yang berbeda. Bahwa masalahnya bukan sekedar persoalan penandatanganan KK baru dengan segala persyaratan yang telah diajukan oleh pemerintah Indonesia, lebih mendasar lagi yakni, harus melihatnya dari sisi penegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepatuhan Freeport terhadap Undang-Undang yang berlaku di Indonesia adalah sisi penting dalam memberikan perpanjangan Kontrak karya hingga tahun 2041. Jiwa-jiwa pengkhianat bangsa akan bermain-main mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya, dalam situasi tawar-menawar yang alot antara pemerintah Indonesia dan Freeport!

 

Catatan: Data-data dan bahan tulisan diolah dari berbagai sumber.