Menyoal Kemiskinan: Rajin Pangkal Kaya, Malas Pangkal Miskin?

Ia mencontohkan kasus Arab Spring yang diawali oleh Revolusi Jasmine tahun 2011, memicu perubahan masif di Timur Tengah, khususnya Tunisia dan Mesir. Ini disebabkan oleh lembaga dan institusi yang tidak inklusif dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga menyebabkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang berdampak pada resesi ekonomi. Penjelasan Acemoglu dalam bukunya pada bagian pendahuluan adalah sebagai berikut,

".......Maka pada dasarnya, hal -- hal yang menahan perkembangan penduduk negara -- negara ini adalah korupsi dan penyelenggaraan negara yang tidak efisien, sehingga masyarakat tidak dapat mengaktualisasikan kemampuan, ambisi, kepintarannya."

"..... Buku ini berargumen bahwa interpretasi terhadap kemiskinan Mesir, sesuai dengan interpretasi masyarakat, merupakan penjelasan yang universal terhadap fenomena kemiskinan suatu negara, baik itu di Korea Utara, Sierra Leone, atau Zimbabwe, maupun Mesir. Sementara negara -- negara kaya seperti Inggris dan Amerika, mencapai kemakmuran karena mereka telah menggulingkan pemerintah yang mengontrol kekuasaan, sehingga hak -- hak politik dan kesempatan ekonomi bisa terdistribusi lebih luas."

Seorang supir taksi konvensional di Jakarta, mengatakan pada saya bahwa ia mampu menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp 3 juta dengan bekerja 12 jam sehari, selama 15 hari kerja dalam sebulan. 

Bahkan, jika sang supir telah bekerja selama kurun waktu tertentu, perusahaanya menyediakan fasilitas kredit rumah dan motor dengan uang muka yang sangat murah. Perusahaan mereka, dengan berbagai inovasi, mampu bersaing di dunia bisnis pengangkutan darat, shingga terjadi profit sharing yang menguntungkan antara perusahaan sebagai institusi penyelenggara dan supir taksi.

Bandingkan dengan supir angkutan umum roda empat yang berada di kota -- kota berkembang, Surabaya misalnya. Dibawah kebijakan, regulasi, dan aturan pemerintah setempat, mereka bekerja pagi hingga malam, dengan penghasilan yang semakin berkurang karena kalah bersaing dengan inovasi transportasi lainnya. 

Mereka terpaksa menaikkan tarif untuk menanggulangi sepinya konsumen. Pemerintah dan dinas setempat, sebagai institusi penyelenggara, belum melakukan inovasi yang optimal dalam mendobrak pasar sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Alhasil, tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat, baik konsumen, maupun para supir angkutan.

Hal yang sama berlaku pada pemerintah Indonesia secara makro. Kemiskinan yang tinggi berakar pada masalah -- masalah penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai sektor, terutama pendidikan. Hal ini mengakibatkan rendahnya kemampuan dan intelektualitas masyarakat tertentu. Disisi lain, korupsi, kolusi, dan nepotisme didalam berbagai institusi baik swasta maupun pemerintah, menyebabkan kesempatan -- kesempatan ekonomi tidak terdistribusi secara merata.

 Artinya, kemiskinan saat ini, adalah sebuah dampak dari rezim terdahulu yang tidak inklusif dalam menyelenggarakan pemerintah. Fenomena kemiskinan luput dari pandangan. Sementara rezim berikutnya, mulai memperbaiki dengan berbagai cara, dari konsep hit and run lewat BLT, hingga konsep pembangunan partisipatif seperti PNPM dan program dana desa. 

Tentunya, mengatasi kemiskinan memerlukan konsistensi dan inovasi dalam jangka panjang, namun perlu dipahami, penyelenggaraan institusi yang efisien, adil, dan inklusif adalah initial but not sufficient condition. Apapun program pengentasan kemiskinan, tanpa penyelenggaraan lembaga swasta dan pemerintah yang inklusif dan terkoordinasi, tidak akan mencapai keberhasilan.