Secara objektif BG memiliki hak membuktikan dirinya tidak bersalah melalui persidangan yang fair. Justru karena perlu fokus menghadapi tuntutan KPK, secara pribadi saya berpendapat sebaiknya BG tidak dilantik.
Keberanian Jokowi bertindak melantik kapolri definitif, justru menunjukkan ada itikad kuat dan upaya sungguh-sungguh dari Presiden ingin memberantas korupsi sekaligus memperbaiki kinerja kepolisian.
Kalau dibiarkan lebih lama situasinya seperti ini, yang menang bukan siapa siapa tapi gerombolan koruptor! Hukum ada karena keadilan perlu ditegakkan. Aparat hukum dicintai rakyat karena kepada merekalah rakyat berharap ada harapan bagi masyarakat kecil diperlakukan adil dan setara.
Kalau hukum kemudian jadi rancu dengan politik yang berubah-ubah arah sesuai kepentingan praktis, maka keadilan tidak lebih dari "kebenaran" sesaat yang berkiblat kepada siapa yang berkuasa.
Presiden Jokowi yang tercinta, rakyat menanti ketegasan Bapak yang minggu lalu mengatakan akan segera mengambil keputusan minggu depan (artinya minggu berjalan sekarang ini).
Sudah cukup rasanya rakyat bersabar. Kepiawaian seorang pimpinan dinilai dari kebijakan dan keputusan yang tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu. Sabar bukan berarti lelet. Rumah yang sedang kebakaran memerlukan pemadam kebakaran yang tiba tepat waktu memadamkan api agar tidak merembet ke mana-mana. Untuk apa kalau damkarnya datang setelah api padam dan yang tersisa hanya puing-puing reruntuhan di antara asap kepedihan?
Sebijak apa pun keputusan Presiden, yang diperlukan adalah keputusan yang tepat waktu! Segeralah menentukan sikap dalam memilih Kapolri baru, kalau tidak mau kepolisian makin carut-marut akibat segelintir ulah polisi nakal, dan KPK berubah jadi lembaga yang terus diobok-obok sehingga koruptor berpesta pora di atas kemiskinan rakyat!
Saatnya Presiden Jokowi tegas bertindak. Ini bukan soal kancing jas yang tidak perlu ditanggapi serius dan biarkan saja yang mau rusuh dengan soal rapi tidaknya Presiden ribut sendiri seperti orang kurang kerjaan.
Ini soal masa depan bangsa dan penyelamatan dua lembaga besar sebagai ujung tombak supremasi hukum! Kalau semua calon kapolri memiliki "masalah" dan kekurangan, maka langkah yang paling bijak adalah memilih yang paling sedikit "masalah" dan relatif diterima oleh masyarakat tanpa kecurigaan dan prasangka track record yang diragukan.
Apa pun keputusan Presiden sebagai pemimpin negara, sudah pasti tidak bisa memenuhi semua keinginan ratusan juta masyarakat. Selalu ada yang pro dan kontra. Tapi pemimpin yang baik akan memutuskan bukan berdasarkan kepopuleran dan pencitraan diri sebagai "mr nice guy". Pemimpin yang baik adalah dia yang berani mengambil keputusan karena meyakini ini yang terbaik bagi rakyat yang dilindunginya.
Semoga Jokowi sebagai presiden terpilih, tidak akan mengkhianati aspirasi rakyat, dan amanah mengemban kepercayaan masyarakat Indonesia, yang sudah muak dengan korupsi yang merajalela memiskinkan negara kaya ini.