Telisik Peran Hukum di Indonesia

Masih banyak orang yang tidak menyadari tentang bagaimana peran penting hukum di negara Indonesia. Namun, hal ini memang sangatlah wajar bagi rakyat Indonesia, karena dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, masih banyak kasus-kasus yang belum terkuak yang seharusnya sudah bisa dengan mudah dikuak dan diputuskan dengan dasar hukum-hukum di Indonesia.

            Salah satunya, yang sedang sangat populer, tentang Setya Novanto. Setelah beberapa kali lolos dari panggilan dalam rangka penyelidikan oleh KPK, beliau akhirnya dapat datang untuk proses penyelidikan di Gedung KPK, Minggu, 20 November 2017. Setya Novanto mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyangka akan dijemput KPK, beliau mengira KPK akan memberi waktu untuk recovery setelah kecelakaan yang dialaminya.

            Setya Novanto sudah beberapa kali tidak memenuhi panggilan KPK terkait kasus E-KTP. Ia selalu berhalangan untuk menghadiri proses hukum yang seharusnya sudah dilakukan jauh sebelum ini. Beliau menyatakan bahwa beliau tidak pernah mangkat dari panggilan, namun beliau selalu berhalangan karena menghadiri kegiatan lain.

            Kasus ini dapat memperlihatkan bahwa masih ada saja orang-orang di kursi pemerintahan yang terkadang menyalahgunakan hak-hak yang diberikan jika dikaitkan dengan hal seperti ini. Hukumpun masih belum menunjukkan kejelasannya. Masih banyak yang belum terkuak dengan sempurna.

            Sampai detik inipun, kuasa hukum dari tersangka Setya Novanto masih mempertanyakan tentang tuduhan yang mengatasnamakan clientnya. Banyak alasan yang digunakan, baik dari pihak Setya Novanto pribadi maupun dari kuasa hukumnya untuk berlindung dari tuntutan yang dinyatakan oleh KPK. Hal seperti inilah yang membuat suasana semakin buruk.

            Hal positif yang dapat diambil dari kasus ini adalah bagaimana KPK terus menanggapi dan mengurus kasus yang memberi pengaruh dan dampak bagi rakyat Indonesia ini. Kasus yang melibatkan Setya Novanto ini tergolong kasus yang cukup berdampak karena merupakan kasus E-KTP yang menyangkut seluruh bagian rakyat Indonesia.