Ketika Merpati Ingkar Janji

Meskipun burung merpati masih diidentikkan dengan sosok mahluk yang setia, namun mulai hari ini (4/02/14) maskapai Penerbangan Merpati Airlines mengingkari janjinya untuk menerbangkan sejumlah penumpangnya sehingga terkatung-katung di sejumlah bandara besar seperti Ngurah Rai Bali - Sultan Hasanuddin - Makassar, Cengkareng - Jakarta dan lain-lain. Penumpang yang sudah terlanjur memegang tiket tentu saja kecewa, apalagi yang sudah berada di bandara. Untungnya, mereka masih dijanjikan untuk pengembalian uang (refund), tetapi harus menunggu 30 hari setelah tanggal pengajuan penggantian.

Di situs resmi Merpati http://www.merpati.co.id sampai tulisan ini diturunkan tidak menunjukkan tanda-tanda krisis. Situs yang bernuansa kuning-hijau lembut itu tak sedikit pun menayangkanpemberitahuan apalagi permintaan maaf sehingga pengnjung situs lagi-lagi harus kecewa.

Inikah potret pelayanan publik kita yang tidak responsif? Setidaknya saya masih harus mengatakan pelayanan perusahaan BUMN sebagai pelayanan publik, karena bagaimanapun, sebagai BUMN yang dimodali oleh negara, Merpati diwajibkan untuk melayani rute penerbangan ke daerah terpencil yang biasa disebut sebagai rute kering yang tak diminati oleh maskapai penerbangan swasta yang murni berorientasi keuntungan (profit)

Sebenarnya tanda-tanda krisis sudah terlihat beberapa tahun terakhir. Merpati mulai mengurangi pesawat kecilnya yang biasa digunakan melayani penerbangan ke wilayah terpencil negeri ini, dan lebih memilih membeli pesawat-pesawat besar yang biasanya diperuntukkan untuk rute yang sibuk. Saat yang sama Garuda Indonesia Airways kakak kandung Sang Merpati mulai menambah armadanya dengan pesawat kecil berbaling-baling untuk mengisi rute yang ditinggalkan oleh sang adik yang mungkin sedang sakit.

Perusahaan milik negara yang sempat terseok-seok karena harus menanggung utang sekitar 6,7 trilliun rupiah sejak tahun 2005 itu, menurut Menteri BUMN, Dahlan Iskan, wajar untuk dihentikan operasionalnya untuk sementara, setidaknya sampai Akhir Maret 2014, karena harus dikonsolidasi. Sampai saat ini, menurut data yang dikutip dari situs Republika online, Merpati telah disuntik dana sekitar 3,6 trilliun melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN dan Subloan Agreement atau pinjaman luar negeri yang dijamin oleh negara.

PT. Perusahaan Pengelola Asset (PPA) persero kemudian mendapatkan pekerjaan dari Kementerian BUMN untuk membantu Merpati mencari investor sekaligus melakukan restrukturisasi. Mentok-mentoknya PT. PPA ternyata hanya mampu mendekati Kementerian Keuangan untuk kembali merogoh pundi-pundi keuangan negara untuk menyertakan modal ke maskapai plat merah tersebut sebesar dua triliun rupiah melalui mekanisme PMN seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

Pinjaman yang bersumber dari APBN tersebut seharusnya sudah cair awal tahun ini, tetapi sampai Merpati benar-benar tersungkur tak bisa terbang, pinjaman tersebut tak kunjung turun. “Kalau sampai Maret nanti Kementerian Keungan tak kunjung mencairkan pinjaman tersebut, maka bisa dipastikan Merpati akan benar-benar wassalam,” ungkap Wahyu Hidayat,Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN kepada media.

Terus terang yang mengkhawtirkan dan selalu mengundang kecurigaan masyarakat adalah karena tahun ini adalah tahun politik. Banyak pihak yang butuh uang segar, dan repotnya seperti pada tahun politik 2009 lalu, suntikan dana APBN kepada entitas bisnis selalu bermasalah, teringat dengan suntikan dana ke Bank Century yang sekitar 6,3 trilliun rupiah itu, Hingga kini tidak jelas juntrungannya dan bahkan telah “memasung” Wakil Presiden negeri selama hampir lima tahun. Sangat disayangkan.

Yang terpenting untuk dilakukan manajemen Merpati sekarang ini adalah menjual aset yang bisa dijual cepat dan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada karyawannya dan konsumen yang terlanjur membeli tiket. Terlepas apakah bulan Maret nanti Merpati bisa benar-benar bangkit dan mengepakkan sayapnya, atau malah terkapar karena setumpuk masalah kronis yang menimpanya, biarlah itu menjadi urusan internal Merpati dan kementerian BUMN. Semoga sang Merpati tak lagi ingkar janji dua kali.– Ben --

Sumber: http://www.republika.co.id-- http://www.antaranews.com