[G30S] Ungkapkan Fakta G30S PKI

Setiap tanggal 30 September, malamnya TVRI selalu menayangkan film Pemberontakan G30S PKI. Bagi sebagian pihak itu adalah film horor dan saya juga tidak menontonnya karena waktu kecil saya paling takut dengan film-film horor. Untunglah sekarang film tersebut sudah tidak diputar lagi.

Kronologis G30S PKI

Mencermati kronologis G30S PKI cukup menarik karena ada banyak versi tetapi versi yang paling umum dijumpai ada 2 (dua) yaitu:

1. Versi PKI. Di sini disebutkan bahwa ada dewan revolusi yang merencanakan kudeta terhadap presiden Soekarno. Dewan revolusi ini terdiri dari Letnan Jenderal Ahmad Yani, b. Mayor Jenderal R. Soeprapto, Mayor Jenderal Haryono Mas Tirtodarmo, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Brigade Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.

2. Versi Orde Baru. Di sini disebutkan bahwa PKI merencanakan kudeta dengan menangkap para jenderal. Para jenderal ini terdiri dari  Letnan Jenderal Ahmad Yani, b. Mayor Jenderal R. Soeprapto, Mayor Jenderal Haryono Mas Tirtodarmo, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Brigade Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. PKI lalu mengeksekusi mati mereka dimana sebagian besar mayat para jenderal ini dibuang ke lubang buaya.

Tetapi apapun itu karena pemerintah Order Baru yang waktu itu presidennya adalah Bapak Soeharto yang menang maka tentulah versi Orde Baru yang digunakan. Bahkan sampai-sampai dimasukkan ke mata pelajaran PSPB (Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa).

Masalah dan Polemik G30S PKI

Terlepas dari siapa yang benar dan salah pada kasus G30S PKI tetapi tetap saja G30S PKI menyisakan banyak masalah dan polemik.

Pertama, sudah menjadi rahasia umum bahwa pihak keluarga Soekarno ‘berseteru’ dengan presiden Soeharto. Hal ini dipicu karena presiden Soekarno dibatasi komunikasinya dan dibatasi pergerakannya oleh pemerintah saat itu. Bahkan saat presiden Soekarno sakit-sakitan juga tidak diizinkan untuk berobat ke luar negeri oleh presiden Soeharto. Keluarga Soekarno yang ingin menjenguk juga dibatasi dan terkesan dilarang-larang.

Kedua, banyak terjadi korban salah tangkap dari G30S PKI. Dalam artian dituduh PKI padahal sebenarnya bukan PKI. Bahkan pemerintah Orde Baru menggunakan isu PKI untuk menangkal pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah Orde Baru saat itu. Jadi jika ada yang menentang pemerintah saat itu maka bisa langsung ditangkap dan dianggap sebagai PKI.

Ketiga, pihak keluarga yang ditangkap karena peristiwa G30S PKI harus mengalami diskriminasi sosial dan politik. Dari sisi sosial, mereka dikucilkan dari masyarakat. Dari sisi politik, mereka tidak diizinkan ikut dalam pemerintahan. Bayangkan saja betapa sulitnya mereka hidup dengan kondisi seperti itu. 

Keempat, peran etnis Tionghoa dibatasi semenjak peristiwa G30S PKI. Sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa dan budaya Tionghoa malah dilarang dipertontonkan di era Orde Baru. Bahkan etnis Tionghoa tidak diizinkan masuk dalam pemerintahan (tidak bisa jadi ASN). Ditambah lagi etnis Tionghoa wajib memiliki SBKRI (Surat Keterangan Berkewarganegaraan Republik Indonesia).

Setelah G30S PKI Lalu Apa?

Setelah Orde Baru barulah mulai terkuak bahwa peristiwa G30S PKI tidak seperti yang dituturkan oleh pemerintah Orde Baru. Ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan. Pihak-pihak yang menjadi korban pemerintah Orde Baru akibat G30S PKI juga mulai menuntut keadilan.

Bagi saya pribadi, hendaknya pemerintah saat ini membeberkan fakta sebenarnya tentang peristiwa G30S PKI tersebut. Anggaplah presiden Soeharto juga ikut bersalah dalam peristiwa G30S PKI maka hal tersebut wajib diungkapkan ke publik. Kenapa begitu? Supaya sejarah bisa mencatat dan bisa dijadikan pelajaran bagi generasi berikutnya. Ibaratnya kalau dulu peristiwa G30S PKI adalah propaganda pemerintah Orde Baru maka saatnya untuk meluruskan fakta G30S PKI. 

Saya rasa pihak-pihak korban pemerintah Orde Baru akibat G30S PKI hatinya juga bisa lebih mungkin memaafkan jika fakta sebenarnya dikuak ke publik. Jadi pertanyaannya sekarang adalah beranikah pemerintah menguak fakta sebenarnya ke depan publik?