Kapan Ya Indonesia Bebas dari Kemiskinan?

Oleh: Mahfud Siraj (BEM FKIP UHAMKA), Rizki Ananda (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) dan Andika Agus Tian (Pendidikan Sejarah)

ASEAN didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967. ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. Sejarah terbentuknya ASEAN diawali dengan pertemuan antara lima menteri luar negeri di Bangkok yang berlangsung pada 5 s.d. 8 Agustus 1967. Salah satu dari kelima menteri tersebut adalah Adam Malik, wakil dari Indonesia. Terdapat beberapa tindakan atau peran yang dilakukan negara Indonesia dalam melakukan kerjasama di bidang IPTEK, yaitu:

1. Indonesia mengirim para pelajar ke negara-negara anggota ASEAN sebagai salah satu program pertukaran pelajar.

2. Adanya impor dan ekspor yang dilakukan Indonesia terhadap barang atau komoditas elektronik.

3. Adanya pengiriman tenaga ahli, guru, dan dosen ke negara anggota ASEAN.

4. Melakukan tukar teknologi dengan sesama anggota ASEAN.

5. Melakukan kerja sama dalam bidang kelautan dengan negara maritim lainnya di ASEAN.

Era Presiden Soeharto:

1. Tahun 1970 menunjukkan angka kemiskinan 60% dengan 70 juta jiwa.

2. Tahun 1976 menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 40,1% dengan 54,2 juta jiwa.

3. Tahun 1978 menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 33,3% dengan 47,2 juta jiwa.

4. Tahun 1980 menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 28,6% dengan 42,3 juta jiwa.

5. Tahun 1981 menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 26,9% dengan 40,6 juta jiwa.

6. Tahun 1984 menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 21,2% dengan 35 juta jiwa.

7. Tahun 1987 menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 17,4% dengan 30 juta jiwa.

8. Tahun 1990 menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 15,1% dengan 27,2 juta jiwa.

9. Tahun 1993 menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 13,7% dengan 25,9 juta jiwa.

10. Tahun 1996 menunjukkan angka kemiskinan naik menjadi 17,47% dengan 34,01 juta jiwa.

Era Presiden Joko Widodo:

1. Maret 2015 menunjukkan angka kemiskinan naik menjadi 11,22% dengan 28,59 juta jiwa.

2. September 2015 menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 11,13% dengan 28,51 juta jiwa.

3. Maret 2016 menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 10,86% dengan 28,01 juta jiwa.

4. September 2016 menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 10,7% dengan 27,76 juta jiwa.

5. Maret 2017 menunjukkan angka kemiskinan naik menjadi 10,64% dengan 27,77 juta jiwa. Meski persentase turun, jumlah penduduk miskin meningkat.

6. September 2017 menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 10,12% dengan 26,58 juta jiwa.

7. Maret 2018 menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 9,82% dengan 25,95 juta jiwa.

Adanya sistem yang dibuat oleh pemerintahan sekarang, menimbulkan gejolak pendidikan yang amat menjijikan karena sebuah kerakusan kekuasaan, sehingga dibodohkan dengan sengaja untuk menjaga kestabilitasan negara karena ancaman revolusi. Melihat sistem skolarizem menjadi otoriter/depotisme yang memakan banyak korban dan pada akhirnya sekolarizem yang dinaungkan gereja akhirnya runtuh juga karena sebuah perjuangan kaum intelektual yang disebut sebagai abad pencerahan, ekonomi berpengaruh sekasa pada saat itu dengan gereja yang sangat kuat secara finansial dan pemerintahan.   

Seharusnya kita mampu berefleksi dari era renaisans itu, karena era tersebut juga dipimpin secara otoriter dan diktator yang cukup menyiksa. Indonesia kita sedang dibelenggu kemiskinan intelektual yang disengaja, kita berbicara tentang Papua yang dimana tanah Papua yang memiliki jutaan ton emas malah menjadi salah satu daerah yang sangat miskin, artinya disitu terjadi ketidakstabilan ekonomi dan politik yang saling berkesinambungan.

 Adwar Said pernah mengatakan bahwa diam pada penindasan adalah kejahatan kaum intelektual, artinya kejadian-kejadian semacam ini hanya dinikmati oleh rakyat atau mereka sudah dibungkam dengan sembako supaya mereka tenang, sehingga disini mahasiswa dituntut untuk menjadi agend of change dan berdedikasi dalam ilmu pengetahuan.

Kesenjangan pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Upaya-upaya yang telah dilakukan dari zaman Presiden Soekarno hingga zaman Presiden Jokowi masih belum bisa dikatakan berhasil menghapus kesenjangan. Pada tahun 2023, Indonesia telah menjadi negara dengan sistem pendidikan terbesar ke-4 di dunia dibawah Cina dan India. Akan tetapi, status sistem pendidikan terbesar ke-4 sangat  jauh dari kualitasnya. 

Pada tahun 2021 menurut PISA, Indonesia peringkat ke-70 matematika di dunia, peringkat ke-67 di sains, dan peringkat ke-66 di  literasi. Faktor yang memengaruhi kesenjangan pendidikan di Indonesia diantaranya, yaitu faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi dan komunikasi dalam pendidikan, serta sumber daya manusia. 

Upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam mengatasi kesenjangann pendidikan adalah dengan meningkatan anggaran untuk pendidikan, program beasiswa dan bantuan keuangan, infrastruktur dan teknologi, kurikulum yang inklusif, serta pelatihan dan pengembangan guru. 

Faktor struktural kesenjangan pendidikan di Indonesia disebabkan oleh meningkatnya angka pengangguran, banyaknya kasus putus sekolah, munculnya berbagai masalah kesehatan di masyarakat, serta meningkatnya angka kriminalitas. Sedangkan faktor kultural kesenjangan pendidikan di Indonesia disebabkan oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat dan pandangan hidup dari setiap masyarakat.