Rencana Tindak Lanjut BEM FISIP UI 2015 Terkait KPK-POLRI

Oleh: Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP UI 2015

BEM FISIP UI 2015 merencanakan untuk melakukan audiensi kepada Komisi 3 DPR RI terkait tuntutan diatas untuk melibatkan PPATK dalam proses pemilihan Kapolri. Audiensi ini rencananya juga melibatkan BEM fakultas lainnya serta elemen lain yang ingin terlibat. BEM FISIP UI 2015 merasa bahwa rekomendasi dan kajian yang telah dibuat BEM se-UI terkait polemik isu ini, perlu dilanjutkan dan difokuskan melalui langkah yang konkret dan jelas. Audiensi langsung ke DPR RI menurut kami merupakan salah satu cara konstitusional untuk menyampaikan aspirasi dan tepat sasaran sebagaimana DPR merupakan lembaga legislatif yang berada di dalam sistem politik menurut teori David Easton.

Tidak terlibatnya BEM FISIP UI 2015 di dalam aksi #20Maret bukan berarti kami tidak pro terhadap agenda pemberantasan korupsi dan anti aksi turun ke jalan. Akan tetapi, perbedaan poin tuntutan dan masalah di dalam proses penyatuan tuntutan itulah yang menyebabkan kami urung untuk ikut serta. Kami pun tetap mengharapkan ke depannya ada kolaborasi yang sinergis dengan berbagai elemen termasuk organ-organ yang ikut di aksi #20Maret untuk mengawal agenda pemberantasan korupsi. Evaluasi pada proses perumusan tuntutan di aksi #20Maret semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua termasuk BEM FISIP UI sendiri agar menghasilkan suatu kolaborasi yang lebih sinergis.

Agenda pengawalan pemberantasan korupsi lainnya yang akan dilakukan BEM FISIP UI 2015 selain audiensi akan dirumuskan kembali baik oleh internal BEM FISIP UI 2015 sendiri maupun melalui kolaborasi yang akan dilakukan dengan elemen masyarakat lainnya. Intinya, agenda pengawalan pemberantasan korupsi menurut kami tidak terbatas hanya pada aksi #20Maret saja dan BEM FISIP UI 2015 akan berupaya menghadirkan perspektif komprehensif terutama soal upaya meningkatkan keterlibatan publik dalam proses pengawalan agenda pemberantasan korupsi. Jika mahasiswa disebut-sebut memiliki keunggulan kemurnian gerakan dan kritis terhadap kebijakan, maka ini merupakan bagian dari wujud daya kritis kami.