Good governance memiliki beberapa prinsip menurut UNDP :
- Partisipasi
Pemerintah harus menjalankan partisipasi masyarakat dalam seluruh kegiatan pemerintahan salah satunya adalah pembuatan keputusan, setiap warga negara baik perempuan atau laki- laki baik kaya atau miskin semua memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan.
- Aturan hukum
Dalam menjalankan pemerintahan harus ada aturan yang mengikat di dalamnya agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, arena untuk menciptakan good governance perlu dimbangi dengan terbentukknya aturan hukum yang kuat, mengikat, dan adil untuk kepentingan bersama.
- Transparansi
Pemerintah juga harus menerapkan transparasi informasi kepada masyarakat dengan transparansi dapat mencegah tindakan tindakan  korupsi, dan transparansi juga dapat meningkatkan hubungan kepercayaan antara masyarakat kepada pemerintah melalui trnsparansi informasi yang mudah di dapatkan.
- Daya Tanggap
Pemerintah harus memiliki daya tanggap yang bagus atau responsive terhadap kebutuhan masyarakat, karena sudah menjadi tugas pemerintah menyediakan kebutuhan masyarakat.
- Berorientasi pada kesepakatan
Pemerintah harus bisa menyelesaikan berbagai permasalahan- permasalahan di masyarakat (harus bisa menenggahi). Pemerintah harus mengambil keputusan dengan musyawarah tidak sendiri karena dengan musyawarah  dan semain banyak di datangi oleh wakil rakyat/masyarakat semakin banyak kebutuhan yang terwakili sehingga keputusan yang di buat mencapai konsensus.
- Akuntabilitas
Segala yang dilakukan pemerintah harus bisa mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat dan segala tindakan atau kebijakan yang di buat harus berisi kepentingan bersama.
- Visi strategi
Pemerintah harus memiliki visi yang strategis ke depan untuk menghadapi permasalahan, serta harus punya strategi yang luas dan jangka panjang untuk menyenggarakan pemerintahan menjadi lebih baik.
- Efektifitas dan efisiensi
Segala keputusan atau kegiatan yang dilakukan pemerintah harus untuk kebaikan bersama dan harus memaksimalkan sumber daya yang ada supaya menghasilan kinerja yang efektive dan efisien.
Prinsip prinsip good governance harus diterapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan efektif, prinsip- prinsip ini tidak dapat menjamin 100% tata kelola pemerintahan akan berjalan dengan baik, namun jika prinsip- prinsip ini dijalankan dapat meminimalisir patologi- patologi birokrasi seperti penyalahgunaan kekuasaan, tingginya angka KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Seperti yang kita tau patologi patologi seperti itulah yang dapat merusak sistem kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan merugikan negara.
Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai pemerintahan yang good governance, maka dari itu prinsip prinsip good governance sudah di implementasikan di berbagai sektor atau lembaga pemerintahan di Indonesia, walaupun prinsip good governance sudah diterapan tetapi Indonesia belum bisa menghilangkan patologi- patologi pemerintahan yang masih ada di setiap lembaga pemerintahan Indonesia termasuk lembaga terkecilnya yaitu pemerintahan desa. Patologi yang paling banyak terdapat kasusnya yaitu korupsi dam dengan penerapan prinsip good governance dengan baik korupsi dapat diatasi walaupun sangat sulit menghilangkan korupsi di Indonesia karena banyaknya hubungan atau koneksi dalam melakukan korupsi yang saling menutupi tetapi transparasi dan partisipasi dan prinsip lainnya dapat meminimalisir hal tersebut. Bukan suatu hal yang mudah untuk Indonesia menjalankkan good governance karena masih banyak para birokrat yang tidak terampil dan kompeten atau kurang professional dalam menjalankan tugasnya dan tidak sedikit juga para pejabat yang tidak amanah dalam penyaluran dana sehingga terjadilah korupsi, dan masih sangat amat kurang kesadaran dalam diri untu fokus akan tugasnya serta menerapkn prinsip good governance.
