Politik Uang: Budaya yang Sulit Dihapus di Indonesia?

Politik uang merupakan salah satu istilah yang kerap kali kita dengar lebih lagi di saat masa pemilihan umum. Menurut KBBI, politik uang merupakan politik dengan menggunakan uang sebagai kekuatan. Tanpa disadari, politik uang termasuk dalam kegiatan suap. Di Indonesia sendiri, jumlah praktik politik uang masih tergolong tinggi. Tingginya angka tersebut tidak terlepas dari rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif politik uang. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia diperoleh hasil jika 35 persen responden menetukan pilihannya karena uang di Pemilu 2024.  Apabila dibandingkan dengan presentase tahun lalu, jumlah kelompok tersebut mengalami peningkatan, dengan kata lain jumlah masyarakat yang menormalisasikan politik uang telah bertambah. Hal itu tentu cukup memprihatinkan.

Indonesia sebagai negara yang demokratis memiliki konsekuensi harus melibatkan rakyat dalam menjalankan suatu pemerintahan. Pemilihan umum yang diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu implementasi dari pelaksanaan demokrasi dalam bernegara. Namun, adanya praktik politik uang dalam pemilihan umum mampu merusak nilai-nilai demokrasi suatu negara.

Orientasi popularitas calon dalam pemilu menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu calon. Oleh karena itu, para calon berlomba-lomba menarik hati masyarakat dengan cara apapun, mulai dari cara yang 'baik' hingga cara yang 'tidak baik'. Banyak para calon yang rela merogoh kocek berjuta-juta untuk memikat hati masyarakat. Hal tersebut sepertinya telah menjadi budaya yang mengakar di Indoneisa sehingga tak jarang kita mendengar ucapan dari masyarakat agar memilih calon yang memberikan mereka uang. Calon yang memiliki kemampuan luar biasa seperti, cerdas, tanggung jawab, bijaksana, dan bermoral baik, akan kalah dengan calon yang memiliki kemampuan lebih dalam "membagi uang".

Minimnya pendidikan politik di masyarakat membuat praktik politik uang dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar. Hal tersebut perlu dibenahi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak negatif politik uang dalam suksesi kepemimpinan. Politik uang sendiri dapat terjadi karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak (pemberi dan penerima). Nah, apabila sang penerima memiliki pemahaman yang kuat mengenai dampak yang akan ditimbulkan jika ia menerima uang itu, praktik politik uang tidak akan terjadi pada kondisi tersebut. Dalam hal ini, pemerintah hingga rakyat Indonesia memiliki peran dalam pelaksaanaan tersebut. Di era teknologi yang berkembang pesat, sosial media dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyebarkan informasi serta pemahaman mengenai dampak buruk dari praktik politik uang.  Selain itu, pemerintah juga dapat membantu dengan menegakkan hukum mengenai larangan praktik politik uang di Indonesia.

Selain mampu merusak nilai-nilai demokrasi dalam negara, dampak buruk praktik politik uang juga mampu melahirkan koruptor. Calon terpilih yang dalam proses pelaksanaan pemilu melakukan praktik politik uang tentunya telah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Apabila calon tersebut resmi diangkat menjadi sebuah pemimpin atau jabatan lainnya di pemerintahan, lambat laun ia akan memiliki kesadaran jika gaji yang didapatkan selama menjabat tidak sepadan dengan uang yang telah ia keluarkan saat pemilu. Dengan pemikiran seperti itu, pemimpin tersebut akan melakukan tindak korupsi entah dalam skala kecil atau besar. Tindak korupsi tentunya akan sangat merugikan masyarakat. Dampak buruk seperti itulah yang jarang disadari oleh beberapa orang.

Gerakan anti poltik uang harus mulai digalakkan di Indonesia. Hal itu dapat dilakukan mulai dari langkah kecil dengan memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat. Selain itu, hukum mengenai larangan praktik uang juga harus ditegaskan. Dengan langkah-langkah yang tepat dan efektif dari pemerintah maupun masyarakat, praktik politik uang sebagai budaya yang mengakar kuat di Indonesia akan mampu dihilangkan.