Transportasi umum merupakan tulang punggung mobilitas penduduk di perkotaan. Namun, polusi udara dan kemacetan yang ditimbulkan menjadi masalah serius di berbagai kota besar di Indonesia. Diperlukan solusi berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya menerapkan sistem transportasi umum berbasis rel secara merata dalam negeri.
Alat transportasi berbasis rel sudah ada di wilayah Indonesia sejak zaman Hindia Belanda. Pada zaman tersebut, kereta api digunakan sebagai moda untuk mengangkut orang dan barang. Jalur kereta api di Indonesia terus meningkat seiring berjalannya waktu. Menurut catatan Kementerian Perhubungan panjang jalur kereta api di Indonesia mencapai 6.642,31 kilometer pada tahun 2022. Jawa memiliki jalur kereta api aktif terpanjang, sepanjang 4.648,42 km. Pada posisi terakhir, terdapat Papua dengan jalur kereta api yang aktif sepanjang 26 km.
Melihat gap yang besar antara pulau Jawa dengan Papua, seharusnya pemerintah mulai melakukan pemerataan transportasi umum berbasis rel di seluruh negeri. Nantinya, pemerataan tersebut akan berdampak besar kepada masyarakat dan lingkungan. Dengan memiliki jaringan transportasi yang luas dan terintergrasi, warga dapat mobilisasi dari satu tempat ke tempat dengan mudah, tidak perlu bergantung pada kendaraan pribadi. Dengan begitu jumlah kendaraan di jalan berkurang, akibatnya kemacetan berkurang dan resiko kecelakaan berkurang. Kesenjangan mobilitas antara pusat kota dan pinggir kota menjadi berkurang.
Selain itu, transportasi berbasis rel lebih ramah lingkungan dibanding kendaraan pribadi atau bus berbahan bakar fosil. Rel yang digunakan kereta api relatif lebih bersih dan memiliki emisi (gas rumah kaca) yang lebih rendah. Ini merupakan langkah penting dalam mendukung upaya global memerangi perubahan iklim dan mengurangi polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan.
Namun, perwujudan pemerataan transportasi berbasis rel memiliki banyak tantang. Pertama, diperlukan biaya besar untuk membangun infrastuktur seperti jalur rel kereta, stasiun dan peralatan lain. Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan mitra internasional untuk memastikan dana yang dibutuhkan cukup dan tidak menambah hutang negara. Kedua, perencanaan jalur rel harus matang hingga mencakup daerah daerah yang padat penduduk dan memiliki potensi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ketiga, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau menyulitkan pembangunan jalur rel. Topografi yang sulit di beberapa daerah memerlukan rekayasa teknis yang lebih rumit dalam membangun jalur rel kereta.
Terakhir, diperlukan sosialisasi dan program edukasi kepada masyarakat. Adanya kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui manfaat pemerataan transportasi berbasis rel. Diharapkan juga masyarakat dapat menggunakan transportasi umum sebagai alternatif. Subsidi untuk penggunaan transportasi umum juga dapat menjadi insentif yang mendorong lebih banyak orang untuk beralih menggunakan transportasi berbasis rel.
Pada bidang ekonomi, dengan pemerataan transportasi berbasis rel akan terjadi pembangunan infrastruktur sehingga terbukanya lapangan kerja baru dan mendorong ekonomi di wilayah yang terhubung oleh jaringan rel. Selain itu, biaya operasional yang lebih rendah dalam jangka panjang dapat membantu mengurangi beban finansial pemerintah dan masyarakat.
Agar pemerataan transpotasi berbasis rel dapat terwujud, pemerintah, sektor swasta dan masyarakat perlu bersatu untuk menciptakan rencana berkelanjutan. Dukungan publik dan partipasi aktif dalam program transportasi umum akan menjadi kunci kesuksesan.
Dapat disimpulkan, pemerataan alat transportasi berbasis rel merupakan solusi terbaik yang bisa pemerintah lakukan untuk mengurangi polusi dan kemacetan di Indonesia. Dengan begitu, tercipatalah lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi saat ini dan masa depan. Mari bersama-sama melakukan perubahan positif melalui pemerataan transportasi berbasis rel!!
