Lagi-lagi anggota MUI seperti Bachtiar Nasir, Zaitun Rasmin, dan M. Luthfie Hakim dipanggil Polisi namun tidak hadir untuk dimintai keterangan soal TPPU diduga berkaitan nilai Rp 100 miliar tersebut.
Bermula dari pernyataan:
KH. Bachtiar Nasir, selaku ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menyampaikan, total dana untuk demonstrasi kasus penistaan agama Ahok, Jumat (4/11/2016), mencapai Rp 100 miliar
"Bukan hanya Rp 10 miliar, nyatanya, mungkin lebih Rp 100 miliar. Kami disubsidi lebih dari Rp 100 miliar,"ungkapnya, dalam Konfrensi pers di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Akhirnya sumbangan tersebut berbuntut panjang, Polisi telah melakukan penyelidikan bahkan sudah masuk penyidikan kasus dugaan pencucian uang atau money laundry dana sumbangan umat untuk Aksi Bela Islam beberapa waktu lalu.
Uang tersebut ditampung di Yayasan Keadilan untuk Semua atau Yayasan Justice for All diduga disalah gunakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dikelola oleh Bachtiar Nasir dan rekan-rekan.
Ada dua permasalahan yang terjadi pada Yayasan tersebut yaitu:
Pertama, UU menyatakan Yayasan tidak boleh mempergunakan uang sumbangan untuk membayar honor atau gaji akan tetapi harus dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat sosial, namun kenyataannya, uang tersebut dipergunakan untuk akomodasi peserta aksi menjatuhkan orang lain “Ahok”.
Kedua, Nilai sumbangan yang mencapai Rp 100 miliar lebih adalah angka yang sangat besar sekali hanya untuk menggulingkan Ahok.
Artinya, sumbangan tersebut adalah uang sumbangan umat dari pihak-pihak yang anti Ahok
Siapa sesungguhnya yang begitu dermawan ikut menyumbangkan uang yang sangat besar dalam kurun waktu yang begitu singkat bisa terkumpul sekitar Rp 100 miliar?
