Jilbab, Paskibraka, BPIP: Kebijakan yang Tidak Bijak??

Tujuh puluh sembilan tahun Indonesia merdeka. Bebas dari penjajahan fisik setelah melawan 6 negara adidaya. Kemerdekaan yang diraih tidak secara cuma-cuma. Tapi dengan darah harta jiwa dan raga dari beberapa generasi anak-anak Nusantara.

Tujuh puluh sembilan tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang diraih atas pertolongan Allah Subhanahuwataala semata. Dengan wasilah perjuangan para pahlawan tanpa tanda jasa. 

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Begitulah penggalan alinea ketiga dari pembukaan UUD 1945.

79 tahun Indonesia merdeka. Usia yang sudah tidak lagi muda. Namun begitu, pertanyaan klasik yang masih sering kita dengar. Benarkah kita telah merdeka.??

Secara fisik, mungkin kita sudah merdeka. Sudah tidak ada lagi invasi militer. Tidak ada lagi negara yang menjajah dengan senjata-senjata perangnya.

Namun ternyata, masih banyak hal yang menjadi tanda-tanda kemerdekaan dari suatu bangsa yang belum lagi nampak di negeri kita.

Hari-hari ini, berkehidupan kebangsaan yang bebas, sebagaimana yang diharapkan di dalam pembukaan UUD 1945 kembali diuji. Adalah Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) yang berisikan anak-anak muda dari seluruh penjuru Nusantara, mendapatkan ujian dari kebebasan ini.

Putra putri terbaik dari masing propinsi yang dipilih dengan seleksi yang ketat sudah siap menjalankan tugasnya.
Kebebasan itu tercoreng justru menjelang peringatan hari kemerdekaan. Dan lebih menyedihkan lagi "pelaku" nya adalah mereka yang justru diamanatkan untuk menjaga ideologi Pancasila ini.

BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) merubah aturan terkait tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka yang awalnya tidak mempermasalahkan personil paskibraka putri mengenakan jilbab.  Dan yang sangat menyedihkan adalah alasan perubahan itu hanya atas dasar keseragaman. Ironis!!
Kebijakan yang sungguh tidak bijak, dan tidak berdasarkan asas kebebasan keadilan dan keberadaban.

Perubahan aturan yang sama sekali tidak menjadi lebih baik. Malah mundur ke belakang. Di saat anak-anak bangsa yang mayoritas muslim ini dengan penuh kesadaran menjalankan ideologi Pancasila tanpa paksaan (karena memang tidak ada pertentangan antara ideologi Agama dan ideologi Pancasila), kenapa di saat-saat seperti itu,  malah BPIP membuat aturan yang mencoba mempertentangkan kembali antara kesadaran ber Pancasila ini dengan mengutak-atik hak-hak privasi dalam menjalankan kewajiban dalam agama?.