Kebutuhan Biaya dan Suara
Ada dua hal penting yang dipertimbangkan oleh partai politik dalam merekrut 'kader-kader'nya atau tokoh yang akan diusung dalam semua ajang kompetisi politik di tingkat nasional dan daerah. Partai politik seringkali mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Pertama adalah kebutuhan partai akan biaya logistik dan operasional. Kedua adalah kebutuhan partai akan perolehan suara dalam kompetisi politik.
Untuk memenuhi kebutuhan yang pertama, partai biasanya merekrut pengusaha yang mau menalangi sebagian atau seluruh pengeluaran operasional dan logistik partai minimal selama periode penggalangan dan pengamanan suara. Yang kedua adalah partai merekrut sosok yang dianggap bisa menjadi vote getter, yang biasanya selebritis (bisa dunia hiburan, olahraga dan dunia lain selain politik)
Seberapa besar popularitas kader partai yang keliling kampung sambil menenteng mesin fogging di banding seorang pemain sinetron, pelawak, pembawa acara kuis, atau artis jebolan KDI dimata masyarakat?
Seberapa besar kemampuan kader partai dalam menggalang dana dibanding pengusaha, pengacara dan orang kaya lainnya ?
Persoalan-persoalan inilah yang menyulut kegalauan para petinggi partai yang kemudian menyediakan slot ‘calon jadi’ dan ‘nomor jadi’ bagi orang yang berduit dan terkenal. Syukur-syukur dua-duanya. Dalam situasi seperti ini partai hanya jadi bus yang siapapun bisa naik asal punya kemampuan membeli tiket. Pertimbangan ideologi, platform, bla-la-bla dan seterusnya hanyalah lawak-lawakan di depan media.
Ketergesaan untuk memenuhi kebutuhan biaya dan suara tersebut mengindikasi dua hal. pertama, partai-partai politik di Indonesia memang tidak memiliki kemauan dan kepercayaan diri yang cukup untuk menyelenggarakan penggalangan dana operasional secara sehat dan melibatkan partisipasi kader dan simpatisannya. Kedua, ada masalah dalam urusan pengkaderan sehingga partai tidak memiliki kader yang layak usung.
Kaderisasi dan Talent Scouting
Kaderisasi merupakan agenda berjenjang yang bermuara pada penyematan status kader pada sesorang anggota partai. Semua organisasi, termasuk partai politik, memiliki standar yang sama dalam menyematkan status seseorang yang bergabung dengan mereka. Anggota yang telah menjalani serangkaian agenda doktinisasi atau penanaman nilai-nilai organisasi berhak menyandang status kader. Status kader juga biasanya disematkan pada anggota yang telah memegang jabatan tertentu di internal partai.
Kenaikan status seseorang dari anggota ke kader memang tidak memiliki standar waktu yang pasti. Tergantung proses dan mekanisme yang di wajibkan organisasi atau partai politik terhadap anggota tersebut. Tetapi yang pasti seorang kader biasanya fasih berbicara tentang a sampai dengan z tentang partainya karena telah melewati masa-masa internalisasi di partai tersebut.
