Talent Scouting Sebagai Upaya Menyiasati Biaya dan Suara di Partai Politik

Talent Scouting adalah agenda partai politik untuk menyiapkan kader atau sosok yang dianggap mampu memenangkan partai. Talent scouting bisa dilaksanakan dengan melibatkan kader-kader dan tokoh-tokoh diluar partai untuk menjadi sosok yang di jaring, di saring dan kemudian di usung dalam kompetisi politik yang di ikuti partai. Istilah talent scouting dalam konteks tulisan ini kurang lebih merujuk kesana.

Penjaringan para bakal calon kepala daerah untuk diusung oleh partai politik dengan membuka pintu bagi orang-orang diluar partai untuk diusung dan dimenangkan oleh partai politik, adalah salah satu contoh talent scouting yang dilaksanakan oleh partai. Para kepala daerah dan banyak anggota DPR/DPRD di Indonesia sebagian besar adalah orang-orang yang bergabung dengan partai tertentu karena momen pileg dan pilkada lewat mekanisme talent scouting.

Jokowi, Ahok, Risma, Ridwan Kamil, Yoyok Sudibyo, Eko Patrio, Nico Siahaan, Anang Hermansyah, Rachel Maryam dan banyak nama-nama lain bukanlah asli orang partai yang lahir dari mekanisme pengakaderan yang terencana dengan baik dan matang. Mereka hanya produk dari talent scouting yang dilaksanakan partai dengan standar dan ukuran-ukuran yang biasanya tidak tentu dan tidak pasti. Kalo beruntung mereka ketemu sosok selevel Jokowi, Ahok, Risma, RK dan Yoyok. Kalo sial ya ketemu sosok Ojang, An**g dan lain-lain. Masyarakatlah yang ikutan apes kalo pilihannya sosok-sosok apes.

Karena mereka tidak lahir dari mekanisme pengkaderan partai, maka sah-sah saja jika suatu saat mereka memutus kontrak dan pindah ke partai lain karena kepentingan yang sudah tidak cocok. Yah agak mirip-mirip pemain sepakbola profesional. Lihat Ahok dari G ke G, Dede Yusuf dari PAN ke Demokrat dan banyak lagi. Mereka pindah karena kepentingannya yang sudah tidak ketemu dan berhak pindah karena tidak ada kewajiban menetap sampai akhir hayat di klausul kontrak.

Talent scouting menjadi jalan pintas bagi partai politik untuk menyelesaikan ketiadaan kader yang memenuhi aspek logistik dan aspek popularitas akibat macetnya agenda kaderisasi diinternal partai akan membawa implikasi panjang. Rasa frustasi dari para kader yang dipinggirkan dan kecewa yang kemudian memilih partai lain yang lebih menjanjikan kemungkinan mendapatkan nomor jadi.

Maka tak aneh setiap ada pendirian partai baru, tak sedikit orang yang berminat bergabung. Padahal orang-orang yang bergabung biasanya adalah orang yang kalah dalam persaingan dan kompetisi di internal partai sebelumnya. Inilah yang menyebabkan konflik dan pembentukan faksi di semua partai memiliki pola yang relatif sama. Belum lagi dengan penggalangan suara antar partai yang saling tumpang tindih di satu wilayah. Partai boleh baru, tetapi orang lama.

Kenyamanan, kemurahan dan kecepatan mengatasi persoalan ketiadaan kader dan biaya membuat partai politik kecanduan menggunakan pola ini dibanding menunggu kader-kader mereka memenuhi kriteria kemampuan finansial dan kriteria tingkat popularitas. Pola talent scouting yang menjaring orang diluar partai dianggap jalan cepat untuk membawa logistik, suara dan kekuasaan ke dalam partai.

Talent scouting bukan pilihan yang salah-salah amat, yang salah itu talent scouting di laksanakan secara serampangan dan sembarangan sehingga partai politik tak lebih dari tempat berkumpulnya orang berduit yang butuh mainan baru dan artis yang butuh panggung baru. Persis hari ini. 

Jika kita merasa cukup populer dan punya logistik tak perlu kita ikut capek mengurus partai politik, tunggu saja momen menjelang pileg dan pilkada pasti ada 'ruang' buat kita.