Mundurnya Hatta Rajasa membuka tabir siapa pilihan Prabowo untuk mendampinginya di pilpres 2014. Sesuai UU Pilpres No. 42 tahun 2008 pasal 6, pejabat Negara yang akan maju pilpres baik sebagai capres atau cawapres harus mengundurkan diri.
Berbeda dengan pejabat negara yang harus mengundurkan diri, untuk gubernur dan walikota tidak perlu mundur sesuai dengan UU Pilpres No. 42 tahun 2008 pasal 7 dimana gubernur dan walikota yang ingin maju pilpres cukup mengajukan cuti kepada presiden.
Dipilihnya Hatta Rajasa untuk mendampingi Prabowo rupanya membuat PKS marah dan kecewa. Sekjen PKS, Mahfud Sidik mengingatkan agar masalah cawapres dibahas bersama semua mitra koalisi. Menurut Mahfud Sidik, jika salah memilih cawapres Prabowo bisa kalah dan bahkan bisa kehilangan tiket capres.
Elit PKS lainnya, ketua DPP PKS Shohibul Iman mengatakan PKS masih optimis, Prabowo akan mengambil salah satu kader terbaik dari PKS sebagai cawapresnya. Bahkan Shohibul pun mengancam, jika Prabowo menjadikan Hatta Rajasa sebagai cawapresnya, maka PKS akan mengkaji ulang dukungannya terhadap Prabowo.
Dalam kesempatan lainnya, Fahri Hamzah juga menegaskan agar PKS lebih baik bersiap menjadi oposisi yang loyal.
Seperti diketahui, dalam mendukung Prabowo, PKS mengajukan mahar politik berupa 3 cawapres hasil pemira untuk mendampingi Prabowo dan permintaan beberapa posisi menteri. Maka dengan terpilihnya Hatta Rajasa, pupus sudah harapan PKS untuk mengajukan 3 kader terbaiknya sebagai cawapres Prabowo. Bagi PKS gagalnya 3 kader terbaik mendampingi Prabowo merupakan pukulan telak karena pemira yang digelar menjadi mubazir dan sia-sia.
PKS juga akan mengalami kesulitan menjelaskan kepada kader-kadernya di akar rumput apa alasan PKS menjatuhkan pilihan ke Prabowo. Padahal sejak awal, sejak menerima pinangan Prabowo melalui surat resmi yang dibacakan di rapat Dewan Syuro, PKS sangat yakin salah satu kader terbaiknya akan dipilih oleh Prabowo sebagai cawapresnya.
Prabowo dan partai Gerindra tidak menggubris protes PKS. Ancaman PKS bahwa Prabowo bisa kehilangan tiket capres jika salah memilih cawapres tidak akan terjadi. Hasil hitungan matematik menunjukkan koalisi antara Gerindra-PAN dan PPP tanpa mengajak PKS sudah cukup untuk mengusung Prabowo dengan total suara 25.65%.
PKS selama ini dikenal sebagai partai paling oportunis yang senantiasa mengedepankan transaksi dagang sapi dalam melakukan lobi-lobi politiknya. Fahri Hamzah bahkan pernah mengecam Jokowi yang tidak mau melakukan politik transaksional.
Tentu kita masih ingat, pada pilpres 2009 lalu, PKS ngotot mengajukan HNW sebagai cawapres SBY sebagai mahar politik dukungan PKS terhadap SBY.Selain mengajukan HNW sebagai cawapres, PKS juga meminta jatah 4 posisi menteri.
Saat itu politik dagang sapi antara PKS dan SBY sangat a lot. Hasil dari negosiasi yang alot, akhirnya di detik-detik terakhir jelang deklarasi di Bandung, PKS mengalah dengan memberikan kursi cawapres kepada Budiono dan PKS tetap mendapatkan 4 jatah pos kementerian.
Sayangnya, akibat sikap plin-plan dan oportunis yang senantiasa berlawanan dan menentang kebijakan SBY, akhirnya PKS mendapat hukuman dengan dikuranginya jatah pos menteri dari 4 menjadi 3. Meskipun jatah menterinya dikurangi, nyatanya sikap PKS tidak berubah, menikmati kue kekuasaan di pemerintahan tapi tetap berperilaku seperti oposisi.
Dan kini, meskipun belum secara resmi berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo, PKS sudah menebar ancamannya untuk menggertak Prabowo agar memilih kader terbaik PKS sebagai cawapresnya.
Sayangnya, Prabowo sepertinya sudah belajar banyak dari kisah pedih koalisi PKS dengan Demokrat. Terbukti kini, Prabowo tidak menggubris ancaman PKS dan lebih memilih Hatta Rajasa sebagai cawapresnya dibandingkan cawapres yang diajukan oleh PKS.
Tentu menjadi drama yang menarik, setelah ancamannya tidak digubris oleh Prabowo, akankah PKS menarik dukungan dan mengalihkannya ke capres lainnya. Kita saksikan kisah PKS selanjutnya lengkap dengan maneuver cyber armynya.
