Polemik Penjabat Kepala Daerah

Rekomendasi

Nasi sudah menjadi bubur, berbagai rekomendasi akademik dan konstitusional yang ditawarkan, hilang tak berbekas. Jika usulan pemilu secara serentak sudah digaungkan sejak 2014, harusnya pemerintah bisa semaksimal mungkin menyiapkan mekanisme yang lebih demokratis. (artinya?)

Sekarang yang bisa kita lakukan adalah memastikan pemerintah membuka akses terkait dokumen pengisian calon penjabat kepala daerah seluas-luasnya, agar masyarakat mengetahui "jeroan" dari para pemimpinnya. Kemudian kita sebagai masyarakat daerah harus berbondong-bondong mengetuk pintu besi anggota dewan agar mereka setidaknya dalam satu periode mau bekerja sesuai keinginan para konstituenya, yaitu memastikan para penjabat kepala daerah ini on the track dan membawa kesejahteraan bagi daerah dan masyarakatnya.