Ketika masyarakat terpecah berdasarkan pandangan politik yang ekstrem, hal ini dapat mengancam stabilitas politik secara keseluruhan. Ketegangan sosial yang disebabkan oleh polarisasi ini dapat meledak menjadi konflik terbuka, terutama jika diperparah oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah atau kebijakan yang kontroversial.
Selain itu, media massa juga memiliki potensi untuk menjadi alat mobilisasi politik. Di beberapa negara, media telah digunakan oleh kelompok-kelompok politik untuk memengaruhi hasil pemilu atau menggalang dukungan bagi kebijakan tertentu. Dalam konteks ini, media tidak lagi berperan sebagai pengawas independen, melainkan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan politik.Â
Hal ini dapat menciptakan ilusi stabilitas politik sementara, yang didasarkan pada kontrol informasi dan manipulasi opini publik. Pada akhirnya, media yang berperan sebagai alat propaganda ini dapat mengancam proses demokrasi yang sehat dan transparan.
Pada era digital, perubahan teknologi telah membawa tantangan baru bagi media massa dalam menjalankan fungsinya. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi individu, menciptakan apa yang disebut sebagai filter bubble atau echo chamber.Â
Dalam situasi ini, masyarakat hanya terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan mereka sendiri, sehingga mempersempit pemahaman terhadap isu-isu politik yang lebih luas.Â
Filter bubble ini dapat memperburuk polarisasi politik dan memisahkan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan, sehingga memperlemah kohesi sosial dan meningkatkan potensi konflik politik.
Peran media massa dalam menjaga stabilitas politik juga bergantung pada bagaimana mereka mengelola informasi di tengah kemajuan teknologi digital. Media yang bertanggung jawab harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru tanpa mengorbankan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik.Â
Mereka harus tetap kritis dalam menyampaikan informasi, melakukan verifikasi fakta, dan memberikan ruang untuk diskusi yang sehat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu dibekali dengan literasi media yang baik agar dapat menyaring informasi secara kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu.
Penting juga untuk mencatat bahwa dalam dunia politik modern, media tidak hanya berfungsi sebagai pengawas atau pengkritik pemerintah, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun legitimasi. Pemerintah yang terbuka terhadap kritik media cenderung mendapatkan kepercayaan publik yang lebih besar.Â
Sebaliknya, pemerintah yang mencoba mengendalikan media sering kali dicurigai memiliki agenda tersembunyi, yang dapat merusak legitimasi politik mereka. Dalam hal ini, media berperan sebagai saluran penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran.
Secara keseluruhan, dinamika media massa dalam pembentukan opini publik dan pengaruhnya terhadap stabilitas politik adalah fenomena yang kompleks. Media massa memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan stabilitas politik, tergantung pada bagaimana mereka menggunakan kekuatan tersebut.Â