Imunitas memastikan bahwa tindakan-tindakan pemerintah yang dilakukan dalam kapasitas resmi dilindungi, sehingga institusi negara dapat beroperasi secara efektif tanpa ancaman litigasi yang mengganggu.
RELEVANSI TERHADAP NEGARA INDONESIA
Sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, pencapaian tujuan hukum harus terlebih dahulu direalisasikan agar tujuan negara dapat diwujudkan dengan efektif. Oleh karena itu, strategi pertahanan negara yang dapat menjamin pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta untuk menghadapi tantangan-tantangan pertahanan negara di masa depan adalah dengan penerapan Sistem Pertahanan Universal dalam bentuk Strategi Pertahanan Berlapis yang mengintegrasikan lapisan pertahanan militer dan non-militer. Strategi Pertahanan Berlapis yang menggabungkan kedua lapisan ini adalah wujud partisipasi dari seluruh warga negara Indonesia dalam upaya pertahanan negara dengan memanfaatkan semua sumber daya nasional secara optimal. Peran politik hukum dalam sistem pertahanan negara di Indonesia sangat jelas dalam mewujudkan kedaulatan negara. Perkembangan dalam lingkungan strategis dapat berfungsi sebagai peluang atau ancaman bagi Indonesia, yang perlu diatasi oleh sistem pertahanan negara. Sistem ini harus dapat memanfaatkan peluang dan keunggulan yang dimiliki Indonesia untuk mencapai kepentingan strategis, sambil menghadapi segala ancaman yang muncul. Integrasi antara komponen utama, cadangan, dan dukungan menjadi kunci bagi keberhasilan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dalam melindungi kepentingan strategis Indonesia dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengarahkan pengembangan dan pembinaan komponen utama, cadangan, dan dukungan sesuai dengan postur pertahanan negara, dengan pedoman konsep Sishankamrata. Sishankamrata mencerminkan konsistensi dan kesesuaian dari hasil implementasinya dalam menghalangi ancaman terhadap kepentingan strategis Indonesia dari waktu ke waktu.
KESIMPULANÂ
Imunitas kedaulatan negara merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Melalui pendekatan yang komprehensif termasuk keamanan nasional, diplomasi, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sumber daya Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara yang berdaulat. Dalam menghadapi tantangan global, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kedaulatan negara tetap terjaga demi kesejahteraan rakyat dan keberlangsungan bangsa. Ketahanan nasional merujuk pada kemampuan suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan diri dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Selain itu, tugas militer mencakup perlindungan terhadap kepentingan negara, kedaulatan, integritas wilayah, dan keamanan negara dari ancaman yang muncul dari sumber-sumber internasional dan domestik. Setiap elemen negara atau masyarakat sipil juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan negara. Masyarakat sipil penting dalam menjaga dan melindungi keselamatan, pelestarian, serta keutuhan wilayah negara dari berbagai ancaman, baik yang bersifat militer maupun non-militer, serta dari sumber-sumber internal maupun eksternal, termasuk ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks pertahanan nasional, pertahanan teritorial memiliki peran yang signifikan. Menurut pandangan saya, pertahanan nasional itu sendiri mencakup pemahaman mengenai strategi pertahanan yang dirancang untuk melindungi wilayah negara dari ancaman.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H