Kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Dompak menjadi contoh nyata bagaimana penyimpangan dalam pengelolaan proyek infrastruktur berdampak buruk pada masyarakat dan keuangan negara. Dengan anggaran mencapai Rp 121 miliar, pelabuhan ini seharusnya menjadi fasilitas vital untuk mendukung aktivitas ekonomi di Tanjungpinang. Namun, mangkraknya proyek sejak 2016 menunjukkan lemahnya perencanaan, pengawasan, dan transparansi dalam pelaksanaannya.
Kerugian tidak hanya pada aspek finansial, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Fakta bahwa pelabuhan tersebut belum difungsikan menunjukkan kegagalan fungsi manajemen proyek yang seharusnya memastikan hasil yang bermanfaat. Selain itu, lamanya proses penyelidikan, yang masih menunggu audit dari BPK, menandakan kurangnya efektivitas dalam menangani kasus-kasus korupsi besar.
Pemerintah dan penegak hukum harus mengambil tindakan tegas. Penyelesaian kasus ini dapat menjadi pelajaran penting untuk mencegah korupsi serupa di masa depan. Penguatan sistem pengawasan, transparansi dalam anggaran, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi adalah langkah mendesak untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan dana publik digunakan sesuai peruntukannya.
Pelabuhan Dompak harus dioptimalkan sebagai fasilitas strategis, dan penyelesaian proyek ini menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya sebagai sarana transportasi, pelabuhan ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, jika dikelola dengan baik. Kasus ini perlu menjadi momentum untuk mereformasi tata kelola proyek infrastruktur di Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
