Mengapa Penjabat Tidak Boleh Memenjarakan Rakyat yang Bersikap Kritis?

Beberapa negara dengan pemerintahan otoriter sering kali memenjarakan rakyat yang kritis sebagai upaya untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa kebijakan ini banyak kontraproduktif. Rakyat yang tertekan cenderung mencari cara lain untuk mengekspresikan kekecewaan mereka, seperti demonstrasi besar-besaran atau gerakan bawah tanah.

Sebaliknya, negara-negara dengan tradisi demokrasi yang kuat menunjukkan bahwa menerima kritik dan meresponsnya dengan baik dapat meningkatkan reputasi pemerintah dan mendukung stabilitas jangka panjang.

Kesimpulan

Pejabat publik tidak boleh memenjarakan rakyat karena bersikap kritis. Kritik adalah hak konstitusional yang menjadi bagian dari demokrasi, kontrol sosial, dan bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Memenjarakan rakyat kritis hanya akan merusak kepercayaan publik, menciptakan budaya takut, dan menghambat pembangunan bangsa.

Pemerintah yang bijaksana adalah pemerintah yang mendengar, memahami, dan merespons kritik dengan langkah-langkah perbaikan, bukan dengan intimidasi atau hukuman. Dengan demikian, demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai sistem yang melayani kepentingan rakyat, bukan segelintir elite.