Kebijakan Makroprudensial dan Dampaknya terhadap Pariwisata, UMKM, dan Ekspor

 

Situasi Politik dan Ekonomi Indonesia Saat Ini

Situasi kondisi sosial, ekonomi dan politik Indonesia di tahun 2019 penuh dengan gejolak dan riak persoalan yang hinggar binggar. Ajang gelaran pileg dan pilpres menimbulkan adu pendapat yang hiruk pikuk baik di dunia maya atau sosial media maupun di kehidupan sehari-hari. Di tambah dengan beberapa bencana alam di beberapa daerah, kemudian rangkaian aksi demonstrasi menggugat kebijakan, sampai persoalan personal beberapa mantan atau pejabat yang ditangkap tangan KPK. 

Ditambah lagi menghadapi bulan ramadhan dan hari Raya Idulfitri  membuat sibuk dan repotnya jajaran pemerintahan harus menangani berbagai macam kejadian dan peristiwa dalam waktu bersamaan. Namun itulah tugas pemerintah yang harus dapat mengayomi dan mencari jalan keluar bagi berbagai persoalan berbangsa dan bernegara untuk rakyatnya.

Sampai tulisan ini dibuat, pemerintah telah berhasil mengendalikan harga - harga kebutuhan pokok masyarakat  untuk bulan ramadhan dan hari Raya Idul Fitri. Tingkat kestabilan nilai tukar rupiah masih dapat diterima dan pelaku dunia usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Walaupun situasi politik masih terdapat sedikit kendala, namun yang terpenting tingkat kestabilan ekonomi terjaga dengan baik berkat berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah khususnya bank sentral sebagai pengendali. 

Krisis Ekonomi Global

Dalam beberapa dasawarsa terakhir terdapat dua krisis ekonomi global yang melanda banyak negara termasuk Indonesia. Pertama krisis ekonomi tahun 1998 dan yang kedua tahun 2008. Krisis ekonomi tahun 1998, memberi pembelajaran bahwa perlu adanya keseimbangan dalam neraca pembayaran antara fleksibilitas nilai tukar kurs dan capital inflow. Sedangkan krisis ekonomi tahun 2008 terjadi karena kurang diantisipasinya perkembangan kecepatan produk teknologi pada perjanjian penukaran pembiayaan yang nilainya diturunkan dimasa depan.

Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial tidak berdiri sendiri melainkan melengkapi kebijakan makroekonomi dan kebijakan mikroprudensial yang sudah ada sebelumnya. Kebijakan makroekonomi adalah kebijakan moneter yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalan suatu perekonomian negara salah satunya untuk mengatur inflasi , nilai tukar uang dan pengangguran. Sedangkan kebijakan mikroprudensial adalah kebijakan yang mengukur tingkat resiko dan tingkat kesehatan setiap instituasi keuangan secara individu.

Kebijakan makroprudensial adalah penyempurna kebijakan mikroprudensial. Berdasarkan pengalaman  ternyata tidak cukup hanya memperhatikan tingkat kesehatan institusi keuangan secara individu. Terbukti ketika terjadi krisis keuangan global ternyata berdampak terhadap tidak stabilnya sistem keuangan Indonesia. 

Oleh karena itu dibuat kebijakan makroprudensial dengan tujuan mengantisipasi jika terjadi ketidakstabilan sistem keuangan negara. Salah satu cara dengan mempertimbangkan tingkat biaya dan tingkat resiko dari hasil kinerja setiap institusi secara individu. Sehingga jika terjadi kegagalan pencapaian dari institusi keuangan secara individu tidak berdampak terhadap kestabilan keuangan secara keseluruhan. 

Seperti pada situasi yang baru saja terjadi. Indonesia baru menghadapi situasi politik, suasana ramadhan dan suasana lebaran. Menghadapi bulan ramadhan dan hari raya tidak terdengar gejolak lonjakan biaya kenaikan harga-harga sembako. Nilai tukar kurs rupiah berada diposisi aman dan terkendali. Semua itu sudah diantisipasi dengan menjalankan kebijakan makroprudensial.

 Dampak Kebijakan Makroprudensial untuk Pariwisata, Umkm dan Ekspor

Pertumbuhan generasi milenial didukung dengan euforia arus informasi melalui sosial media membuat generasi milenial ingin membuktikan banyak hal. Salah satu yang paling menonjol adalah berswafoto di berbagai destinasi wisata nusantara. Hal ini mengakibatkan terjadi tingkat kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara yang melonjak cukup tinggi dalam tahun terakhir.

Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, kebijakan makroprudensial yang diterapkan tahun 2019 bertujuan memberikan ruang tumbuh besar bagi pariwisata dan sektor terkait lainnya.  Hal ini dikarenakan sektor pariwisata menjanjikan untuk menyumbang devisa ideal jika dilihat dari kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 11,93 juta pada tahun 2018 ke berbagai destinasi wisata di Indonesia. 

Untuk itulah pembangunan infrastruktur, sarana prasarana menjadi perhatian penuh dengan alokasi anggaran pembangunan yang digelontorkan besar-besaran. Terbukti sektor pariwisata mencatatkan pembukuan pendapatan bagi negara sebesar USD 12,5 Miliar pada tahun 2017.

Sektor pariwisata yang tumbuh pesat tidak bisa dilepaskan dari sektor terkait lainnya. Di sekitar destinasi wisata tanah air, banyak dijumpai produk buah tangan atau oleh-oleh dari industri rumahan sekelas umkm. Produk umkm mulai dari pangan sampai produk etnik dan kriya ternyata mampu menarik minat wisatawan untuk membeli sebagai buah tangan.  

Tidak jarang wisatawan tertarik bekerjasama dengan pelaku umkm untuk memperkenalkan produk umkm keluar dari wilayah destinasi wisata. Ketika produk umkm menjadi produk yang diminati wisatawan mancanegara, maka pelaku umkm menjadi percaya diri sehingga berani meluaskan jangkauan pemasaran menuju pasar ekspor. 

Di sinilah peran kebijakan makroprudensial berperan karena kebijakan ini diharapkan dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi pelaku umkm supaya kualitas produk umkm dapat menjangkau pasar ekspor berikut bantuan pembiayaan untuk pasar ekspornya.

Kesimpulan dari Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial merupakan penyelesaian terbaik dari bank sentral nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi selain kebijakan moneter yang dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Belajar dari pengalaman dampak krisis ekonomi bertahun yang lalu maka kiranya bank sentral nasional dapat senantiasa berhati-hati dan lebih lentur menerapkan berbagai kebijakan ekonomi demi stabilitas keuangan nasional yang terkendali.