BBM Naik Rakyat Tercekik

Setelah naiknya harga minyak tanah dan sekarang sudah terpantau turun. Kini,  warga indonesia dikagetkan lagi dengan kenaikan harga BBM yang mana dalam hal ini memberikan berbagai tanggapan baik pro maupun kontra, walaupun kita dapat melihat sendiri tanggapan perihal kenaikan harga BBM ini jelas lebih banyak kontranya.

Diketahui bersama, Pemerintah telah resmi mengalihkan subsidi BBM, sehingga menyebabkan penyesuaian harga Solar, Pertalite, hingga Pertamax. Penyesuaian harga BBM inipun telah diumumkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui konferensi pers pada Sabtu, 03 September 2022 kemarin. 

Pemerintah telah menaikkan harga BBM, tercatat pertalite dari Rp.7.650 per liter jadi Rp.10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp.5.150 per liter jadi Rp.6.800 per liter. Pertamax nonsubsidi dari 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter.

setelah diumumkannya kenaikan BBM, demo penolakan kenaikan BBM terjadi di sejumlah daerah dan dilakukan oleh berbagai kalangan mulai mahasiswa, buruh, hingga masyarakat pada Selasa, 6 September. Pemerintah menyatakan berbagai argumen yang melandasi keterpaksaan diambilnya kebijakan tersebut. 

Di antaranya menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani kenaikan harga BBM dilakukan karena konsumsi subsidi dan kompensasi BBM sudah melebihi kuota dan akan mencapai Rp 689 triliun atau lebih Rp 195,6 triliun dari yang dianggarkan pemerintah dalam APBN 2022 senilai Rp 502,4 triliun.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berjenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada 3 September 2022 yang lalu diprediksi oleh para ahli di bidang ekonomi akan menimbulkan dampak sistemik. Kenaikan harga bahan bakar minyak memang bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. 

Namun demikian, ketika kita berfokus pada konteks bisnis, maka terdapat hal-hal yang dinamis serta dapat terkait antara satu sektor dengan sektor lainnya, di mana perlu untuk menjadi perhatian dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, politik, serta bidang sosial.

Pemerintah memberlakukan kenaikan harga bagi bahan bakar minyak berjenis Pertalite, Solar, dan Pertamax karena adanya desakan untuk menahan pembengkakan anggaran subsidi.

Keputusan ini dipandang beberapa ahli ekonomi merupakan hal yang paling mungkin untuk dilakukan karena sulitnya menerapkan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. 

Pemerintah telah mengupayakan adanya pemantauan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi melalui aplikasi My Pertamina, namun penerapannya tentu tidak mudah sebab syarat-syarat atau kondisi yang diperlukan untuk menunjang kebijakan ini masih sulit untuk dipenuhi.

Menurut saya ekonomi adalah urusan mata pencaharian. Karena itu, kebijakan ekonomi tidak boleh diserahkan 100 persen kepada mekanisme pasar. Setidaknya ada tiga poin krusial yang harus dilakukan pemerintah untuk mengisolasi dampak kenaikan harga BBM agar tidak menimbulkan inflasi yang tajam.