Suriah, Warga Tuna Netra yang Tak Tersentuh Subsidi Pemerintah

Dengan kondisi yang tidak bisa melihat, Suriah salah satu warga lingkungan Karang Kelok Mataram mesti mengurus anak yatim dan kakaknya yang sedang sakit-sakitan. dengan kehidupan yang serba kesusahan tersebut, Suriah tidak tersentuh oleh satupun subsidi dari pemerintah, baik itu subsidi BPJS gratis, subsidi bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), subsidi beras sejahtera (rastra), dan subsidi lainnya, hal ini akhirnya mengundang protes beberapa warga masyarakat dan kelompok pemuda karang taruna lingkungan karang kelok mataram. kamis pagi, 4 januari 2018 beberapa perwakilan warga kembali mendatangi kantor kelurahan monjok barat dan kantor dinas sosial kota mataram.

kedatangan warga ini untuk meminta klarfikasi mengapa suriah dan beberapa warga miskin lainnya yang seharusnya berhak mendapat subsidi, namun ditahun ini tidak mendapat subsidi sama sekali. padahal warga-warga ini awalnya merupakan penerima subsdi raskin di tahun 2017. warga yang protespun menekankan bahwa orang-orang seperti suriah harus dan mempunyai hak untuk mendapatkan subsidi BPJS gratis ataupun e-voucher

apalagi kondisi suriah tidak bisa melihat dan harus menghidupi anak yatim dan kakaknya yang sedang sakit. warga berharap, protes warga ke kelurahan monjok barat dan dinas sosial kota mataram ini bukan hanya sekedar mendengarkan keluh kesah warga saja, namun juga memperjuangkan warga yang keadaannya seperti suriah hingga warga tersebut dapat menerima subsidi pada bulan depan. pemerintah juga harus MELEK sehingga tak ada lagi warga miskin yang benar-benar membutuhkan yang luput menjadi sasaran penerima subsidi.

Kasus suriah ini membuktikan bahwa subsidi pemerintah seperti program bantuan pangan non tunai adalah program yang abal-abal. Keabal-abalanprogram ini bisa kita lihat: pertama, pemerintah menggunakan data warga miskin tahun 2015. yang kedua, kementrian sosial tidak sedikitpun melibatkan jajaran lingkungan untuk mendata warga miskin sehingga banyak warga miskin yang tidak mendapatkan subsidi BPNT. 

ketiga proses pemuktahiran/pembaharuan data apabila terdapat kesalahan atau penambahan kuota membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit. Persoalan ini harus menjadi catatan besar pemerintah kota maupun pemerintah provinsi NTB yang kemudian harus menjadi rekomendasi untuk diperbaiki.    

            Sementara warga menunggu pemukhtahiran/pembaruan data dari musyawarah kelurahan monjok barat untuk mendapatkan subsidi BPNT yang dijanjikan bulan maret tahun 2018. Tujuh orang warga lingkungan karang kelok yang kondisi perekonomiannya benar-benar miskin harus diakomodir oleh dinas sosial kota mataram agar mendapatkan bantuan bpjs gratis, atau bantuan lain yang sedang diprogramkan oleh dinas social kota mataram. 

Besok pagi, data ketujuh warga itupun akan diantarkan langsung ke dinas sosial kota mataram, harapannya warga karang kelok lain ikut mengontrol sama-sama agar pemerintah benar-benar memberikan bantuan bpjs gratis dan bantuan lainnya kepada 7 warga yang membutuhkan ini