Peran Generasi Z sebagai Pemilih Aktif

3.  Ganjar Pranowo:

- Pemerataan bidang kesehatan: satu desa, satu puskesmas, satu nakes.

- Pemerataan bidang pendidikan: nasib guru diperhatikan, termasuk guru agama dan akses internet merata.

- Memperhatikan keadilan bagi penyandang disabilitas.

 

Menurut  saya sebagai generasi z untuk visi misi calon presiden :

 Pandangan saya terhadap Visi misi Anies Baswedan

visi misi bagian pertama  

penegakan hukum sebagai rujukan utama juga memastikan kebermanfaatan. Hukum yang ditegakkan secara adil dan konsisten dapat memberikan manfaat konkret bagi Masyarakat, Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, penyelesaian konflik secara adil, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,Tidak kalah pentingnya, menempatkan hukum sebagai rujukan utama menciptakan kepastian, Kepastian hukum memberikan pedoman yang jelas bagi individu dan lembaga dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bisnis, kegiatan sehari-hari, maupun dalam interaksi sosial.Sebagai Generasi Z yang semakin menyadari pentingnya tatanan yang adil dan inklusif, kami percaya bahwa hukum yang berfungsi dengan baik adalah pondasi yang tak tergantikan dalam memastikan keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian dalam kehidupan sehari-hari, Hukum yang kuat dan konsisten adalah sarana yang dapat memberdayakan setiap individu dan menjaga stabilitas serta kemajuan dalam masyarakat yang berkeadilan.

Visi misi bagian kedua

mendidik masyarakat tentang pentingnya hukum dan peran mereka dalam mendukung penegakannya adalah langkah krusial. Kesadaran akan hak dan kewajiban hukum mendorong partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keadilan di Masyarakat, Sebagai Generasi Z yang semakin aktif terlibat dalam proses politik, kami percaya bahwa menjadikan hukum sebagai fondasi utama dalam tatanan negara adalah langkah yang krusial dalam memastikan bahwa kekuasaan tidak menindas, melainkan diatur oleh aturan yang adil, Melalui upaya bersama, kami berharap untuk melihat Indonesia bukan sebagai negara yang berdasarkan kekuasaan semata, tetapi sebagai negara hukum yang mendasarkan segala kebijakan dan tindakan pada asas keadilan dan hukum.