Pokok Pemikiran Max Weber dan HLA Hart dan Relevansinya dalam Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia

Analisis Pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart dalam Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia

Pemikiran Max Weber

• Tindakan Sosial dan Konteks Ekonomi: Weber menekankan pentingnya tindakan sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial. Dalam konteks hukum ekonomi di Indonesia, tindakan sosial ini mencakup bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam kegiatan ekonomi, serta bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi perilaku ekonomi mereka. Misalnya, norma-norma sosial yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat memengaruhi cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat.
• Birokrasi dan Efisiensi: Weber mengembangkan konsep birokrasi sebagai bentuk organisasi yang efisien dalam masyarakat modern. Di Indonesia, birokrasi memainkan peran penting dalam pengaturan hukum ekonomi, termasuk perizinan usaha, regulasi perdagangan, dan pengawasan pasar. Karakteristik birokrasi Weber, seperti pembagian kerja dan aturan yang jelas, dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam administrasi hukum ekonomi. Namun, tantangan seperti korupsi dan ketidak transparan dalam birokrasi masih menjadi masalah yang perlu diatasi di Indonesia.
• Rasionalisasi: Proses rasionalisasi yang diidentifikasi Weber juga relevan dalam perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Dengan semakin kompleksnya sistem ekonomi global, ada kebutuhan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih rasional dan berbasis data dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Hal ini mencakup penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.

Pemikiran H.L.A. Hart

• Positivisme Hukum: Hart berargumen bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang diciptakan dan diakui oleh masyarakat. Dalam konteks hukum ekonomi di Indonesia, ini berarti bahwa regulasi dan undang-undang harus mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Hukum positif Hart memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hukum ekonomi dibentuk melalui proses legislatif oleh lembaga seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
• Aturan Primer dan Sekunder: Hart membedakan antara aturan primer (kewajiban yang harus dipatuhi) dan aturan sekunder (aturan tentang pengakuan dan penerapan aturan primer). Dalam konteks hukum ekonomi Indonesia, aturan primer mencakup undang-undang tentang perdagangan, investasi, dan perlindungan konsumen, sedangkan aturan sekunder mencakup prosedur administratif untuk penerapan undang-undang tersebut. Memahami interaksi antara kedua jenis aturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum ekonomi berfungsi secara efektif.
• Hukum dan Moralitas: Hart menekankan bahwa hukum dan moralitas adalah entitas yang berbeda. Dalam konteks hukum ekonomi, ini berarti bahwa kebijakan ekonomi tidak selalu harus mencerminkan nilai-nilai moral, tetapi harus berfungsi untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar.

#uinsaidsurakarta2024

#muhammadjulijanto

#prodihesfasyauinsaidsurakarta2024