Aksi Penyadapan Australia: Masihkan Pemerintah Indonesia Diam Saja?

Informasi jika Indonesia disadap oleh Australia kembali muncul. Kali ini dilaporkan bahwa intelijen Australia juga menyadap percakapan telepon Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2009 lalu. Selain Presiden SBY, penyadapan juga dilakukan terhadap Ibu Negara Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri senior Indonesia. Demikian laporan sejumlah media asing dari sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian.

Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Australia mengenai kabar ini namun usai pertemuan dengan Wapres RI Boediono pekan lalu, Perdana Menteri (PM) Tony Abbott sempat angkat bicara mengenai operasi pengintaian tersebut. "Semua negara, semua pemerintahan mengumpulkan informasi. Itu tidak mengejutkan. Tidak mengagetkan," kata Abbott seperti dilansir The Guardian, Senin (Detik.com,18/11/2013).

Seperti biasa ketika muncul hal hal dimana pihak luar seperti “menyepelekan” Indonesia, pemerintah selalu mengambil sikap datar dan bahkan seperti sungkan, untuk tidak dikatakan takut mengambil sikap. Informasi penyadapan ini memang baru beredar dimedia massa dan belum ada klarifikasi resmi dari pemerintah Australia. Pada kondisi seperti ini seharusnya pemerintah bisa mengambil sikap yang tegas dan tunjukkan bahwa bangsa memiliki kedaulatan.

Sampai sejauh ini hanya muncul reaksi marah dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menanggapi adanya gabungan Australia dan Amerika untuk melakukan operasi pemantauan terhadap Indonesia. Memang dalam hubungan diplomasi tetap harus dijaga etika ketika berhubungan dengan Negara lain, tapi pada saat yang sama bukan berarti juga kita tidak boleh mengambil sikap atau setidaknya mengeluarkan pernyataan.

Pemerintah bisa saja mengungkapkan bahwa informasi ini belum diketahui kebenarannya dan masih perlu di cross chek kebenarannya, tapi informasi ini tidak mungkin muncul di media massa tanpa ada sumber yang bisa dimintai pertanggungjawabannya. Ketika pemerintah hanya mendiamkan dan tidak ada pernyataan resmi, maka sama saja kita membiarkan Negara lain bisa berbuat seeenaknya saja terhadap bangsa ini. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyebut hal ini perlakukan tidak patut dari segi tata krama diplomasi. Tapi bagi Menko Perekonomian penyadapan yang dilakukan Australia itu tidak baik dan tidak benar. "Tapi sekali lagi saya katakan, ini perlu kita mengklarifikasi ini melalui katakanlah dikoordinasikan oleh kantor Menkopolhukam. Jadi saya tentu tidak perlu memberikan over-reaction untuk itu," urainya.

Seharusnya sekarang pemerintah harus mengambil sikap terhadap informasi tersebut. Sebagai sebuah negera yang berdaulat Indonesia harus punya sikap dan tindakan terhadap segala sesuatu yang menyangkut kedaulatan. Pemerintah pastinya tau dan mungkin memiliki informasi penyadapan itu dari awal karena bangsa ini juga memiliki lembaga intelijen. Pertanyaannya kenapa justru informasi ini muncul dari pihak luar dan baru muncul setelah lewat beberap tahun dari kejadiannya. Apakah sudah tau sejak dahulu tapi kemudian tidak berani mengambil tindakan. Atau memang tidak tahu sama sekali dan kemudian justru memunculkan pertanyaan lalu apa fungsi badan intelijen Negara kalau begitu.

Saat ini dibutuhkan pernyataan resmi dari pemerintah baik itu untuk kepada pihak yang sudah melakukan penyadapan agar mereka tahu bahwa negeri ini masih punya sikap dan bukan berdiam diri saja ketika di obok obok dengan penyadapan. Begitu juga pernyataan itu penting bagi masyarakat Indonesia sendiri agar masyarakat tahu bahwa pemerintah masih memiliki sikap dan pendirian terhadap kedaulatan bangsa ini. Hal lain yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal ini misalnya meminta keterangan dari Dubes Australia yang ada di Indonesia. Artinya harus ada tindakan nyata dari pemerintah menyikapi hal ini.

Sudah banyak kejadian dimana kita selalu menjadi bulan bulanan bangsa asing dan sebanyak itu juga selalu masyarakat dikecewakan oleh sikap pemerintah yang selalu mengatasnamakan etika diplomasi sehingga masyarakat seperti tidak melihat sikap tegas dari pemerintah. Jangan dengan alasan hubungan diplomasi lalu kita tidak bisa bersikap tegas dan sikap itu tidak cukup hanya dari pejabat setingkat menteri karena ini sudah menyangkut kehormatan sebagai sebuah bangsa maka sudah sepantasnya sikap itu keluar dari Presiden.